SHARE
CARAPANDANG.COM - Pemerintah memastikan mengi­kuti rekomendasi World Trade Organization (WTO) untuk membuka lebar impor produk pertanian dan peternakan dari Amerika Serikat (AS). Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah membu­ka keran impor tersebut untuk menjawab ancaman sanksi WTO sebesar 350 juta dolar AS Rp 5,04 triliun. 

"Itu kami lakukan untuk menunjukkan komitmen Indonesia mengubah sejumlah peraturan yang membatasi masuknya ba­rang dari AS dan Selandia Baru. Tidak ada pilihan, sebab kita adalah anggota WTO," kata Enggar di kutip dari rmol.co, Kamis (9/8/2018). 

Lukita menyebutkan, keran impor yang akan dibuka antara lain kede­lai, kapas dan daging sapi. Menurutnya, impor ketiga produk itu tidak merugikan Indonesia karena memang dibutuhkan. 

Masih dilansir dari rmol.co, Lukita menjelaskan, kedelai AS disukai pengrajin tahu dan tempe di dalam negeri. Mereka protes bila kedelai didatangi dari luar AS. Saat ini, Negeri Paman Sam su­dah memasok 98,3 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri. 

Untuk produk daging, lanjut Enggar, baik untuk mengurangi ketergantungan impor daging sapi dari Australia. Hal itu bisa menekan harga daging di pasar. 

"Kita jangan bergantung pada satu negara. Contohnya, saat kita buka dari Spa­nyol, Brasil dan India. Saat harga naik langsung turun. Jadi jangan pernah ber­gantung pada satu negara," tuturnya. 

Enggar menampik dibukanya keran impor produk pertanian dan pe­ternakan dari AS, akan ber­pengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia. 

"Kami tetap meyakini, ne­raca perdagangan Indonesia tetap surplus," tegasnya. 

Enggar menambahkan, sebenarnya Indonesia dan AS sudah melakukan kesepakatan berupaya meningkatkan nilai perdagangan mencapai 50 miliar dolar AS dari sekarang hanya 28 miliar dolar AS. Namun, AS sepertinya inginkan bukti nyata. Karena, mereka melihat aturan Indonesia bertentangan dengan WTO. Makanya AS mengajukan permohonan sanksi ke WTO. 

"Solusinya kami akan membuka akses pasar kepada mereka. Sebab perdagangan kita kan surplus dengan Amerika," paparnya. 

Seperti diketahui, AS mengajukan permohonan ke WTO agar memberikan sanksi ke Indonesia. Karena, Indonesia dianggap tidak melaksanakan rekomendasi WTO untuk merevisi aturan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disepakati para anggota or­ganisasi perdagangan dunia tersebut sampai dengan batas waktu yang diberikan 22 Juli 2018. 

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu, Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk sejumlah produk pertanian dan peter­nakan asal AS dan Selandia Baru. 

Beberapa produk impor tersebut, yaitu apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. Kedua negara tersebut memperkarakan regulasi tersebut ke WTO karena dinilai merugikan mereka. Hasilnya, Indo­nesia dinyatakan kalah. Pemerintah sempat banding tetapi tetap kalah.

SHARE