SHARE
CARAPANDANG.COM - Pengamat ekonomi konstitusi, Defiyan Cori mengatakan, peran IMF-WB yang lebih sebagai lembaga pemberi utang kepada negara berkembang sejatinya menjadi ancaman bagi negara yang masuk sebagai anggotanya. Dengan kata lain IMF-WB akhirnya hanya menjadi lembaga yang mendominasi ekonomi suatu negara.

Mengutip dari kantor berita politik  RMOL, Dia mengingatkan kepada pemerintah agar tidak masuk terlampau jauh dalam skema pembangunan IMF-WB yang dampaknya justru menciptakan ketimpangan sosial yang tinggi. Dia mengimbau kepada pemerintah untuk kembali menggunakan landasan Pasal 33 UUD 35.

“Sementara dalam Pembukaan UUD 1945 kita telah menyatakan, bahwa untuk membentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, melindungi kemerdekaan maka jawabnya dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 2,” kata Defiyan mengutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/10/2018).

Kemudian juga, dia berharap PBB dan berbagai lembaga internasional lebih berperan aktif dalam menciptakan perdamaian, kemanusiaan dan keadilan dunia melalui pembangunan yang berperadaban, bukan sebaliknya.

“Salah satu penyebab atau sumber terjadinya dehumanisasi, ketidakdamaian, ketidakadilan, dan ketidakberadaban negara-negara di dunia  ini adalah faktor ekonomi dan dominasi atau hegemoni negara tertentu,” tutur Defiyan.
 

SHARE