SHARE
CARAPANDANG.COM – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengingatkan sebagai calon pemimpin harus berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataannnya. Jika asal bicara tanpa informasi yang pasti akan sangat bahaya bagi kebijakan publik.

"Jadi, memang harus hati-hati dalam menerima informasi," ujar Ujang menanggapi pernyataan calon wakil presiden, Ma'ruf Amin soal rencana peluncuran mobil Esemka pada Oktober 2018.

Pernyataan Ma’ruf  hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan diluncurkan mobil Esemka. Padahal saat ini sudah masuk bulan November.  Hal ini tentunya menuai kritik dari masyarakat.

Maka itu, dia mengingatkan agar Ma’ruf lebih berhati-hati dalam mencerna lebih baik dalam menerima semua informasi. Tidak kehatian-hatian tersebut maka akan merepotkan dirinya sendiri.  Sehingga dia akhirnya mengklarifikasi ucapannya sendiri  bahwa peluncuran mobil Esemka yang diproduksi dari dalam negeri bisa saja diundur atau justru sebaliknya dibatalkan.

Ketidak hati-hatian tersebut sudah diakui sendiri oleh Ma'ruf. Dia mengakui bahwa pernyataannya berdasarkan informasi dari pihak lainnya soal peluncuran mobil Esemka. Oleh karena itu, kedepan sebagai calon pemimpin, Cawapres nomor urut 01 haruslah berlaku hati-hati. Apalagi menurut dia, isu mengenai mobil Esemka sangatlah sensitif.

"Soal mobil Esemka ini sangat sensitif. Karena telah membesarkan nama Jokowi. Dan sampai saat ini belum tuntas soal diproduksi massal atau tidak," ujarnya.

Menurut Ujang ketidak hati-hatian ini juga pernah dialami oleh Joko Widodo. Jokowi tak jarang tidak membaca dulu kebijakan yang dia tandatangani. Misalnya Peraturan Presiden 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Begitu Kepres itu menjadi polemik, Jokowi mengaku dia tidak membaca sebelum mendatangani. Hal itu karena banyak kebijakan pemerintah yang harus ditandatanganinya.

Maka itu, kedepan jika Jokowi-Ma'ruf terpilih agar  harus benar-benar berhati-hati. Jika tidak, maka itu sangat berbahaya bagi masyarakat kebanyakan. "Intinya siapapun yang memerintah harus hati-hati dan tidak main-main dalam persoalan kebijakan publik. Karena dampaknya sangat besar bagi rakyat," tutupnya.

SHARE