SHARE
CARAPANDANG.COM -  Tindakan preventif harus dilakukan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan di wilayah Papua termasuk kasus pembunuhan pekerja pembangunan infrastruktur jalan dari PT Istaka Karya (Persero). 

Hal ini disampaikan oleh  Ketua DPR Bambang Soesatyo usai pertemuan Pengurus FKPPI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (05/12).

"Kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan-tindakan preventif dan langkah-langkah yang membuat mereka jera," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan kejadian pembunuhan puluhan pekerja infrastruktur itu sebagai kecolongan karena setiap awal Desember pasti ada peringatan organisasi tertentu di daerah itu.

"Saya tidak bisa mengatakan itu suatu kecolongan. Tapi kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan preventif dan langkah langkah membuat mereka jera," tegasnya.

Bambang menegaskan, sebagai pimpinan DPR dirinya mengutuk keras terhadap tindakan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Maka itu, DPR mendesak dan mendorong seluruh pasukan yang ada untuk segera memburu pelakunya dan menyeret ke pengadilan.

Lebih lanjut dia mendorong Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengirim pasukan-pasukan elite yang ada di kesatuan-kesatuannya. Sebab, menurutnya kejadian ini bukanlah kejadian yang remeh sehingga harus dituntaskan secepatnya.

"Kami di DPR mendorong aparat hukum dan keamanan tidak bertindak tanggung-tanggung," katanya.

Ia juga meminta Komisi I DPR mengundang Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana langkah langkah penanggulangannya, juga Komisi III mengundang Kapolri untuk menjelaskan langkah untuk menumpas kelompok bersenjata itu. "Sekali lagi kita memang harus memperhatikan HAM, tapi untuk urusan keamanan negara dan keselamatan masyarakat, penegak hukum dan psukan kita harus bertindak tegas dan keras," katanya. 

Bamsoet yang juga Ketua Badan Bela Negara FKPPI. Ketika ditanya apakah DPR setuju dengan langkah represif, Bamsoet mengatakan apa pun yang bisa dilakukan untuk menuntaskan masalah itu, DPR pasti setuju. "Yang dipentingkan DPR adalah menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat kita. Jangan sampai ada lagi korban yang jatuh. Berapa pun ongkosnya," tegasnya.

SHARE