SHARE
CARAPANDANG.COM - Sekitar 300 pelajar Indonesia berusia di bawah 20 tahun diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan. Mereka diperkirakan terpaksa bekerja melalui mekanisme magang di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kampus tempat mereka menuntut ilmu.

Informasi ini diungkap melalui investigasi yang dibeberkan oleh salah satu anggota legilatif Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Ko Chih-en. Ia mengungkapkan ratusan pelajar tersebut terdaftar di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei.

Menurut laporan China Times yang dikutip Taiwan News, Rabu (2/1/2018), ratusan mahasiswa Indonesia dikabarkan masuk perguruan tinggi Taiwan melalui pihak ketiga. Mereka mengikuti kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober lalu.

Ko mengungkap bahwa para pelajar tersebut hanya mengikuti kelas selama dua hari dalam sepekan, yaitu pada Kamis dan Jumat. Sementara pada hari Minggu hingga Rabu, mereka harus bekerja selama 10 jam sehari di sebuah perusahaan yang memproduksi lensa kontak di Hsinchu.

Selain Universitas Hsing Wu, Ko juga mengungkap terdapat lima universitas lain di Taiwan yang melakukan praktik serupa terhadap pelajar asing yang berasal dari negara-negara peserta New Southbound Policy (NSP) yang mencakup negara Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik.

Kementerian Pendidikan Taiwan (MOE) sesungguhnya melarang mahasiswa tahun pertama untuk melakukan kerja paruh waktu atau magang. Di bawah UU Layanan Ketenagakerjaan Taiwan, mahasiswa dari negara NSP tidak diperkenankan bekerja lebih dari 20 jam per minggu. Kendati demikian, pihak universitas membuat aturan agar para pelajar bekerja secara berkelompok.

Ko mengungkapakan bahwa pihak universitas menggunakan dana subsidi dari MOE untuk membayar pihak ketiga yang bertugas merekrut mahasiswa. Pihak ketiga tersebut kemudian meyakinkan pelajar dari negara NSP untuk belajar di Taiwan.

Terkait isu ini, Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan telah menerima laporan dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. KDEI Taipei telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memperoleh klarifikasi.

Berdasarkan penelusuran awal KDEI Taipei, sejauh ini kondisi yang dialami para mahasiswa peserta skema magang bervariasi di 8 perguruan tinggi yang menerima mereka. Oleh karena itu, penelusuran lebih lanjut akan dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh.

"Kemlu melalui Kementerian Perdagangan telah meminta KDEI Taiperi untuk mendalami lebih lanjut informasi mengenai situasi mahasiswa skema kuliah-magang, memastikan otoritas setempat mengambil langkah konkrit, dan berkoordinasi untuk mengentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiwa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik," kata Kemenlu melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu (2/1/2019).

SHARE