SHARE
CARAPANDANG.COM - Sebagai petahana pada Pilpres 2019, Joko Widodo pasti sudah siap menghadapi debat Capres/Cawapres. Bahkan Jokowi tidak perlu mempersiapkan diri, sebab selama dia menjabat sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. 

Demikan disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/1). 

Untuk debat pertama  yang akan digelar 17 Januari mendatang, Moeldoko mengatakan tidak butuh persiapan lebih.  "Pak Jokowi sehari-hari sudah menginternalisasi atas program apa yang dikerjakan. Jadi tidak perlu menyiapkan diri, sudah dikerjakan, tidak perlu lagi apa yang disiapkan," ujarnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan Presiden Jokowi dinilai sudah sangat siap menjalankan program-program kerja yang sudah disusun untuk periode keduanya.  Dan untuk periode kedua ini, tambahnya Jokowi sudah memiliki gambaran untuk melakukan loncatan yang besar ke depan. 

"Apa yang dikerjakan ke depan, sudah ada bayangan. Kalau sekarang membangun landasan yang kuat untuk sebuah lancatan ke depan, sudah punya, apa yang disiapkan," katanya.

Terkait dengan masalah HAM dan kasus penyerangan penyidik KPK Novel Bawesdan yang belum tuntas, Kepala Staf Presiden ini menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan kasus apa saja yang telah terjadi selama masa kepemimpinan Jokowi. "Pasti sudah kita mitigasi, kita inventarisasi dari berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan empat tahun ini terhadap korupsi seperti apa, pelanggaran HAM seperti apa, apa yang terjadi di kepemimpinan beliau tentang pelanggaran HAM," ujarnya.

Ia menjelaskan pelanggaran HAM berat terjadi apabila pemerintah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan hal itu tak pernah terjadi di masa pemerintahan Jokowi. "Pelanggaran HAM berat itu terjadi apabila ada 'abuse of power', terus ada 'genoside' tersistem. Nggak ada itu terjadi," jelasnya.

Moeldoko menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang tengah ditangani oleh Kejaksaan yang hingga saat ini belum selesai karena kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pihak penegak hukum masih kesulitan dalam mengumpulkan bukti maupun saksi. "Hal inilah yang menjadi penghambat para instrumen keamanan atau instrumen hukum untuk melakukan langkah berikutnya," ucapnya.

SHARE