SHARE
CARAPANDANG.COM - Kepolisian harus hati-hati menyikapi pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin di Jakarta, Jumat (11/1).

Sikap hati-hati ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas lembaga kepolian itu sendiri. Apalagi Jokowi merupakan salah satu peserta pada Pilpres  2019. 

"Polri perlu menjaga profesionalitasnya termasuk terhadap instruksi Presiden Jokowi agar Kapolri menindak tegas pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU mengingat Jokowi juga sebagai peserta pemilu," kata Said.

Menurut dia, tanpa harus didahului oleh perintah Presiden sebenarnya Kepolisian sudah bergerak cepat dalam merespons isu-isu bermuatan hoaks yang dianggap menyudutkan KPU. Pada isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya instruksi Presiden itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong itu.

Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta Pemilu. "Jadi, proses pengusutan terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Presiden perlu ikut turun tangan. Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri," jelas Said.

Sebaiknya biarkan kasus itu ditangani secara mandiri oleh pihak Kepolisian dalam koridor hukum. Sebab, jika Presiden turut bereaksi, dampak politisnya menjadi sulit untuk dihindari. "Hal itu disebabkan karena selain menjabat sebagai Presiden, Jokowi juga adalah capres petahana yang memiliki hubungan hukum dengan KPU. Jadi, kalau Pak Jokowi ikut nimbrung pada soal KPU dan KPU merasa mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, maka ada potensi konflik kepentingan disitu," jelas Said. 

SHARE