SHARE
CARAPANDANG.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mengajukan perceraian tanpa izin atasannya bakal diberikan sanksi berupa penurunan pangkat, kata Bupati Pati Haryanto.

"Kami memang sengaja mempersulit perceraian di kalangan ASN dengan harapan mereka bisa akur kembali," ujarnya saat menghadiri pencanangan pembangunan zona integritas yang dipusatkan di Pengadilan Agama Pati Kelas I/A di Pati, Jumat (18/1/2019).

Ia mengungkapkan dari beberapa kasus perceraian ASN, hanya sedikit mereka yang berhasil didamaikan. Oleh karena itu, kata dia, pengadilan memang memiliki tugas yang tidak mudah. Pasalnya, lanjut dia, seringkali harus memberi keputusan yang mana keputusan tersebut ada yang menyenangkan pihak tertentu dan ada yang menyusahkan pihak yang lain.

Meskipun berupaya mempersulit terjadinya perceraian, kata dia, ketika sudah terjadi ketidakcocokan pada akhirnya memang ada yang tetap menempuh jalur perceraian.

Berdasarkan aturan, setiap ASN yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan dan pejabat lain yang membidangi. 

"Aturan tersebut, tentunya tidak hanya berlaku untuk ASN yang mengajukan gugatan, melainkan pihak tergugat yang berprofesi sebagai ASN juga wajib mendapatkan izin serupa," ujarnya.

Terkait dengan pencanganan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dia berharap, perilaku korupsi dapat diminimalkan.

"Semoga dengan semangat dan iktikaf yang baik, pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi ini, dapat segera terbentuk dan terlaksana," ujarnya. 

Ia berharap, pencanganan tersebut juga bisa mengurangi perilaku-perilaku menyimpang yang mengarah pada korupsi. 

SHARE