SHARE
CARAPANDANG.COM - Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) mengkritik keras keputusan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan terkait dengan terapi target untuk kanker kolorektal metastatik dari Formularium Nasional (Fornas). 

Ketua Umum PDIB James Allan Rarung dalam surat terbuka ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang diterima di Jakarta, Senin (4/2/2019), mengatakan keputusan tersebut bisa merugikan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 

PDIB mendapatkan tembusan resmi dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi) tentang keputusan Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terapi target, yaitu obat Bevacizumab dan Cetuximab, bagi pasien-pasien kanker kolorektal metastatik dari Fornas.

"Berdasarkan surat pernyataan sikap dari Ikabdi, ternyata pengambilan keputusan ini adalah telah mengabaikan pendapat dari Ikabdi yang merupakan ujung tombak dalam menangani pasien-pasien kanker kolorektal di Indonesia," kata dia.

Pihaknya menyayangkan bahwa Ikabdi yang menaungi 250 dokter spesialis bedah digestif di Indonesia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Menurut dia, dalam studi HTA yang menjadi landasan dari keputusan Menteri Kesehatan tersebut, telah dianggap oleh banyak ahli dan para peneliti memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan.

James menuturkan keputusan Menteri Kesehatan itu terindikasi adanya unsur terburu-buru, tanpa melihat secara komprehensif atas persoalan tersebut.

"Tentu saja yang paling dirugikan dari keputusan ini adalah para pasien peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, di mana dampak ikutannya adalah para dokter yang tergabung dalam Ikabdi bisa disalahartikan oleh para pasien bahwa mereka para dokter tidak memberikan kepada para pasien obat-obatan tersebut," kata dia. 

Menurut dia, hal tersebut akan menambah buruk pendapat dan pandangan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada era JKN atau BPJS Kesehatan saat ini.

"Kami PDIB meminta dengan tegas untuk mencabut keputusan ini dan diganti dengan keputusan yang pro kepada rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," kata dia. 

SHARE