SHARE
CARAPANDANG.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pengelolaan kawasan pesisir adalah hal yang berbeda dengan pengelolaan di daerah daratan sehingga diperlukan formula otonomi daerah yang tepat untuk menerapkannya.

"Pembangunan di daerah kepulauan dan pesisir mempunyai pendekatan yang berbeda dibanding pembangunan di daerah daratan," kata Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurut dia, dalam pengelolaan kawasan pesisir ada kekhasasan seperti baik dari segi kultur masyarakat, posisi geopolitik wilayah, maupun potensi sumber daya kelautannya.

Untuk itu, ujar politisi Partai Golkar itu, pada saat ini DPR RI dan DPD RI juga sepakat membahas RUU Daerah Kepulauan.

Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan yang dihadapi wilayah kepulauan dan pesisir adalah permasalahan transportasi sehingga diperlukan peningkatan konektivitas.

"Jika konektivitas laut dan udara semakin terbuka, akan banyak mendatangkan wisatawan, serta memudahkan transportasi barang dan jasa," kata Bambang.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat di daerah kepulauan dan pesisir yang sebagian juga berprofesi sebagai nelayan juga bisa meningkat kesejahteraannya baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tengah menyelesaikan penataan kawasan permukiman nelayan di 11 lokasi yang bertujuan mengembangkan pemukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.

Hal itu dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat. "Penataan di kampung nelayan akan dikembangkan lagi agar bisa menjadi kawasan wisata," kata Menteri PUPR.

Berdasarkan data PUPR, ke-11 kawasan tersebut adalah Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tegalsari (Kota Tegal).

Kemudian, Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

Di tempat terpisah, pengamat perikanan Abdul Halim menginginkan agar nelayan di berbagai daerah dapat semakin sejahtera, maka lembaga pembiayaan modal bagi nelayan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan tata kelola perikanan berkelanjutan.

"Pembiayaan usaha perikanan yang disalurkan melalui BLU-LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," katanya.

SHARE