SHARE
CARAPANDANG.COM - Tingginya angka buta huruf yang mendera kaum perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus menjadi perhatian penting. Dan segara dicari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. 

Hal ini disampaikan Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat Hj Robiatul Adawiyah di Mataram, Rabu (6/3). 

Robiatul mengatakan untuk menuntaskan masalah tersebut perlu keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan program penuntasan buta aksara di NTB saat ini. 

Dia pun merasa sangat prihatin dan menyayangkan kondisi itu terjadi di NTB. Terlebih lagi, para penyandang buta huruf di NTB adalah mereka yang berusia 15-59 tahun dan umumnya adalah kaum perempuan.

"Inilah yang saya tidak inginkan terjadi di NTB," ujar Robiatul.

Pemerintah Provinsi NTB masih memiliki pekerjaan besar dalam menuntaskan buta aksara di tengah masyarakat. Dari total 2,2 juta penduduk Indonesia yang tidak mengenal tulis baca merujuk data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2017, justru 7,91 persen berada di 10 kabupaten/kota di NTB.

Raihan 7,91 persen itu menempatkan provinsi NTB berada pada dua provinsi tertinggi secara nasional di bawah Provinsi Papua sebagai 11 daerah yang persentasenya melebihi angka nasional buta huruf saat ini. Adapun buta aksara terbanyak melanda 11 provinsi di Indonesia dengan persentase melebihi angka nasional, di antaranya Papua 28,75 persen, NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,9 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah 2,20 persen.

Menurut senator yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI nomor urut 43 tersebut, sejatinya masalah buta aksara dan kemiskinan adalah hal yang berkaitan dan sebangun, mengingat pada desa-desa yang miskin, mayoritas penduduknya terkendala buta aksara.

Karena itu, katanya lagi, intervensi program yang dilakukan secara paralel sangat diperlukan guna menekan angka buta huruf tersebut, karena ketidakberdayaan perempuan di NTB masih saja terjadi saat ini. Kondisi itu, katanya pula, menyusul perempuan-perempuan yang ditinggal suami karena berbagai alasan selalu memberikan mimpi buruk bagi kaum perempuan. Selalu pihak perempuan yang menanggung akibatnya.

"Saya sudah berkeliling ke kampung-kampung dan seluruh pelosok di NTB. Yang saya lihat langsung itu, umumnya kaum perempuan NTB selama ini, juga dipandang identik dengan kemiskinan. Mereka menikah pada usia dini dan tidak sedikit yang menyandang buta aksara. Inilah yang menjadi keprihatinan saya," imbuhnya. 
 

SHARE