SHARE
CARAPANDANG.COM - Serangan kelompok separatis bersenjata di Nduga, Papua kembali terjadi. Kali ini  menelan korban 3 orang prajurit TNI. 

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangan tertulisnya  menyatakan secara pribadi turut bebela sungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI di Papua.

"Mereka jadi pahlawan kita. Korban akan terus berjatuhan jika persoalan separatis tidak selesai," ujarnya, Jumat (8/3). 

Sukamta meminta agar pemerintah harus punya langkah yang strategis dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik separatis ini secara tuntas. 

Sekretaris Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka dengan baik. Semestinya pemerintah saat ini juga tertantang untuk bisa menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua. Sayangnya, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua terkesan masih tambal sulam.

“Saya mengusulkan setidaknya ada lima langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua,” katanya. 

Sukamta menjelaskan langkah  pertama, pemerintah perlu segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua. Pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua.

"Kedua, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis serta tentunya mampu menghentikan alur pasokan senjata," imbuhnya. 

Lebih lanjut dia menjelaskan langkah  ketiga, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis agar lebih mudah ditangani. Keempat, agar TNI bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal, Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP).

"Selain dikategorikan gerakan separatis, yang terjadi di Papua ini juga masuk kategori terorisme karena sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, dan menimbulkan kerusakan obyek vital," jelasnya. 

Langkah yang kelima  pemerintah harus menempuh jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Langkah diplomasi dilakukan guna menjamin dan memastikan bahwa tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak berdasar dan lemah. 

“Semoga keberhasilan resolusi konflik separatis di Aceh dapat terulang dalam kasus separatisme di Papua ini,” harap legislator dari Dapil Daerah Isitmewa Yogyakarta ini.

SHARE