SHARE
CARAPANDANG.COM - Ratusan warga Koto Aman, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kembali menyuarakan tuntutannya terkait konflik lahan di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (11/3/2019).

Koordinator lapangan massa aksi, Dapson di Pekanbaru, Senin mengatakan masyarakat menagih janji pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan mereka yang berlangsung selama bertahun-tahun.

"Dalam kunjungannya ke Riau empat bulan lalu, Pak Jokowi pernah berjanji akan menyelesaikan konflik lahan kami. Kami menagih itu, sebelum tuntutan kami dipenuhi, yaitu kembalikan lahan masyarakat yang diserobot PT SBAL, kami tak akan mundur," sebut Dapson.

Dapson mengatakan lahan desa mereka diserobot mulai tahun 1991 oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). Total lahan masyarakat yang diduga diserobot PT SBAL adalah 1.500 hektare.

Dapson meresa kecewa dengan sikap pemerintah yang tak peduli dengan nasib yang menimpa masyarakat Koto Aman.

"Masa mereka sidang di dalam, kami dibiarkan di sini, nanti kalau udah mau dipilih, baru bilang kami berjuang untuk rakyat. Padahal kami sudah melakukan aksi di bawah jembatan, sudah tujuh hari tujuh malam di bawah 'fly over', Gubernur belum juga datang," paparnya.

Sementara itu, di dalam ruangan DPRD Riau, tengah digelar paripurna penyampaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih Syamsuar dan Edy Natar Nasution periode 2019-2024.

Usai paripurna, masyarakat Koto Aman sempat menghadang rombongan gubernur Riau, Syamsuar saat keluar dari gedung DPRD Riau.

Untuk menghindari hal tak diinginkan, Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo langsung memimpin pasukannya untuk membubarkan massa.

"Demo itu ada aturannya, demo kok mengganggu masyarakat. Siapa yang menghalang-halangi, tangkap saja. Jangan berlagak jagoan," sebut Kapolda.

Kapolda pun menegaskan agar masyarakat Koto Aman untuk langsung melaporkan hal tersebut kepada kejaksaan dan kepolisian."Saya tantang kalian 10 orang untuk melapor ke kepolisian," tegasnya.

Saat rombongan Gubernur berlalu, masyarakat tetap bertahan di luar kantor DPRD Riau.

SHARE