SHARE
CARAPANDANG.COM - Kerja pendampingan terhadap para korban kasus perdagangan orang tidak mudah karena membutuhkan biaya yang mahal, kata Ketua Pengurus Rumah Harapan, Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Kupang, Frederika Tadu Hungu. 

"Semua layanan pendampingan bertujuan memulihkan korban, baik fisik, psiskis, maupun relasi sosialnya, dan untuk satu pelayanan cukup mahal bisa menelan biaya Rp3 juta sampai Rp13 juta untuk masing-masing kasus," katanya dalam jumpa pers bertema "Catatan Pendampingan Rumah Harapan GMIT Tahun 2018" di Kupang, Kamis (14/3/2019). 

Ia mengatakan Rumah Harapan sebagai organisasi bentukan GMIT menangani para korban kekerasan dan ketidakadilan, telah mendampingi tujuh korban perdagangan orang sepanjang 2018. 

Para korban, lanjutnya, terdiri atas satu laki-laki dan enam perempuan dengan salah satu korban di antaranya berstatus anak ketika terjadi perekrutan. 

Dia menjelaskan para korban yang didampingi datang dalam kondisi trauma akibat berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi tenaga yang dilakukan majikannya, yang kemudian berdampak buruk bagi kesehatannya. 

"Sebagian besar korban datang dalam keadaan sakit, trauma, dan ada juga mengalami kehilangan sebagian memorinya akibat trauma," katanya. 

Frederika menjelaskan dalam kerja pendampingan, diketahui ada korban yang tidak memiliki identitas hukum sehingga kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. 

Ia mencontohkan salah satu korban asal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pulang dalam keadaan sakit parah dan didampingi dalam menjalani perawatan di rumah sakit, namun menghadapi kesulitan karena korban tidak memiliki dokumen apapun. 

"Tidak punya paspor, tidak ada surat asuransi, KTP, sehingga kami harus membangun kerja berjejaring untuk membantunya dan biaya ditanggung BPJS namun sayangnya 10 hari kemudian meninggal dunia," katanya. 

Ia menambahkan aspek lain terkait dengan pendampingan korban perdagangan orang, yaitu penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang menurut pihaknya masih rendah. 

"Penjatuhan hukuman kami nilai masih rendah dan restitusi yang dijalankan belum sesuai dengan keputusan pengadilan karena digantikan dengan hukuman kurungan sehingga merugikan korban," katanya.

SHARE