SHARE
CARAPANDANG.COM - Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Yasonna H Laoly menegaskan PDI Perjuangan tidak ingin pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 dilakukan dengan voting. 

Yasonna menegaskan PDI Perjuangan menginginkan paket pimpinan DPR ditentukan lewat musyawarah.

"Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah, karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

Seperti diketahui, kursi pimpinan MPR diketahui menjadi incaran berbagai partai politik. Selain PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Partai Gerindra, hingga Demokrat pun mengincar kursi pimpinan MPR. 

Yasonna pun meminta seluruh parpol yang lolos parlemen untuk duduk bersama membahas pimpinan MPR. Hal itu lebih baik dibandingkan voting yang berbasiskan kekuatan mayoritas. 

"Prinsipnya sebagai lembaga negara di mana ada DPD, DPR bersatu menjadi anggota majelis ya, dalam penentuan pimpinan tentu ada baiknya duduk bersama," ujar Yasonna seperti dilansir Gesuri.id.

SHARE