SHARE
CARAPANDANG.COM -  Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus lebih didalami lagi. Sehingga kedepannya bisa menjadi payung hukum komprehensif dari semua aspek yang berhubungan dengan siber di Indonesia.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty  dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8). 

"Setelah saya baca, saya lihat konteks dan substansinya sepertinya kita harus lebih mendalami RUU tersebut," ujarnya. 

Menurutnya saat ini ancaman siber bukanlah masalah kecil, maka itu harus ada upaya yang serius dan fokus untuk mengatasi masalah tersebut.  Maka itu, menurutnya Indonesia memang benar-benar membutuhkan UU Siber. 

Lebih lanjut dia menuturkan ke depan perang yang terjadi adalah siber, bukan lagi perang tradisional, dan sudah ada contohnya di beberapa negara terkait terjadinya perang siber tersebut. "Ini merupakan hal yang harus diperhatikan pemerintah karena melihat sejarah di tahun 2007-2008 ketika Estonia dan Georgia diserang perang siber oleh Rusia, mereka lumpuh. Ancaman siber itu bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia sehingga harus menjadi perhatian," ujarnya.

Namun dia menilai dalam pasal-pasal yang ada dalam RUU KKS, lebih fokus pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia mencontohkan dalam UU Terorisme, hanya ada satu pasal terkait Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan dalam UU Narkotika hanya ada delapan pasal mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Di RUU KKS tersebut ada 20 pasal mengenai BSSN dan terlalu teknis membicarakan sampai sertifikasi. Saya justru berharap RUU ini menjadi payung hukum dari semua kegiatan siber Indonesia seperti di BIN, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, BSSN, dan BNPT karena bicara serangan siber, tidak bisa lepas dari terorisme," jelasnya. 

SHARE