SHARE
CARAPANDANG.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menilai pemindahan ibu kota secara formal sebaiknya diusulkan pembuatan Undang-Undang (UU) terkait dengan pemindahan ibu kota negara termasuk naskah akademiknya.

"Secara formal sebaiknya diusulkan pembuatan UU terkait dengan pemindahan ibu kota negara ini berikut naskah akademiknya, sehingga dapat dibahas secara komprehensif di DPR RI," kata Herman di Jakarta, Senin.

Dia menilai sebaiknya kebijakan pemindahan ibu kota digodok terlebih dahulu di DPR RI sehingga akan terbuka kepada publik.

Bahkan menurut dia, jika perlu dilakukan jajak pendapat kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pemindahan ibu kota.

"Kami menghargai inisiatif pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, namun seharusnya dikaji secara mendalam dari berbagai aspek dan dampak yang ditimbulkanya," ujarnya.

Herman yang merupakan politisi Partai Demokrat itu menilai pemindahan ibu kota bukan sekedar memindahkan kantor dan gedung pemerintahan, tetapi berdampak pada pemindahan jutaan pegawai dan seluruh yang terkait dengan institusi tersebut.

Karena itu, menurut dia, jangan hanya menghitung kebutuhan infrastruktur gedung perkantorannya saja, tetapi bagaimana dengan penunjangnya, seperti sarana sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah.

"Dampak lain adalah kesiapan keluarga seluruh pegawai negara berkantor di tempat yang baru, apakah akan ditinggalkan dan pulang pergi atau berpindah ke tempat baru dengan meninggalkan tempat kehidupannya," katanya.

SHARE