SHARE
CARAPANDANG.COM -  Peraturan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diperbaiki. Pasalnya, peraturan tersebut menghambat jalannya pembangunan karena ketakutan para pejabat negara terhadap peraturan tersebut. 

Hal ini disampaikan oleh  Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (10/9). 

JK menyebut selama ini memang KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara. Namun, apa yang sudah dilakukan oleh KPK masih belum sebanding dengan potensi kerugian negara jika pembangunan terhambat akibat ketakutan terhadap peraturan pemberantasan korupsi. "Bisa saja tentu KPK menyelamatkan berapa triliun; tetapi akibat ketakutan mengambil kebijakan, maka kerugian negara lebih banyak lagi," jelasnya. 

Maka itu JK mendorong adanya perbaikan peraturan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat perlu dilakukan, sehingga para pejabat tidak terus-menerus merasa ketakutan dalam mengambil keputusan. "Jadi ini untuk melihat kemanusiaan, sehingga jangan semua pejabat takut, ini masalah Pemerintah sekarang ini," tegasnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan ketakutan para pejabat negara, khususnya di daerah, dalam menjalankan proyek pembangunan bisa saja disebabkan oleh ketidaktahuan pejabat tersebut bahwa kebijakannya melanggar ketentuan tindak pidana korupsi. Di satu sisi, meningkatnya jumlah pejabat yang ditangkap KPK dalam dugaan kasus korupsi membuat reputasi lembaga antirasuah itu menjadi semakin baik pula. Di sisi lain, hal itu menimbulkan dampak ketakutan bagi pejabat lain yang ingin bekerja dalam mempercepat pembangunan.

"Salah satu efeknya, bahwa disamping keberhasilan, juga kalau dulu pejabat negara atau BUMN itu sangat hati-hati, sekarang bukan hati-hati lagi tetapi ada rasa takut luar biasa," jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres JK menilai keberadaan dewan pengawas untuk KPK menjadi penting agar kinerja lembaga antirasuah tersebut semakin baik. JK menegaskan bahwa dewan pengawas itu bukan bertujuan untuk memperketat gerak-gerik KPK.

SHARE