SHARE
CARAPANDANG.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mendalami permintaan pemekaran wilayah di lima kabupaten di Papua dan Papua Barat yang disampaikan para tokoh kepada Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek terkait UU atas aspirasi para tokoh Papua itu," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9) dilansir Antara. 

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri sedang mencari dasar hukum karena permintaan para tokoh Papua itu sudah diatur dalam UU dan bukan termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurut dia, apabila kebijakan tersebut dipenuhi, bukan berarti moratorium DOB dicabut karena aspirasi para tokoh Papua itu kebijakan yang belum direalisasikan pemerintah lalu ditagih saat ini.

"Ini khan kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU namun hanya tertunda saja. Kemarin ditagih oleh tokoh-tokoh Papua, kami pertimbangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Para tokoh Papua itu meminta beberapa hal kepada Jokowi;  yaitu pertama, meminta pemekaran provinsi di lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, dan ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan TPMK. Pemerintah juga telah membentuk UU terkait pembentukan wilayah di Papua dan Papua Barat, di antaranya UU Nomor 45/1999 (UU 45/1999) tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong.

SHARE