SHARE
CARAPANDANG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini perlu dilakukan sehingga KPK tidak menggantung nasib orang. 

Hal ini disampaikan Calon pimpinan (capim) KPK Nawawi Pomolango dalam uji kelayakan dan kepatutan capim KPK, di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9). 

Menurutnya seseorang yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK juga manusia yang memiliki keluarga. "Jangan menggantung orang sampai mati dengan statusnya tersangka karena yang bersangkutan punya istri dan keluarga. Filosofinya harus ada (SP3)," ujarnya. 

Dia menjelaskan bahwa dirinya pernah mencari alasan mengapa KPK tidak menerbitkan SP3. Berdasarkan literatur yang dia dapatkan berdasarkan bahan diskusi Indriyanto Senoadji alasannya hanya hanya sekedar pembeda dari lembaga penegak hukum lain.

"Ditambahkan juga oleh Prof Indriyanto pada forum itu, pemahaman yang sama oleh Prof Romli, beliau katakan tidak adanya SP3 bagi KPK itu karena pembeda, tidak ada filosofis lain. Sementara pasal 109 ayat 2 KUHAP tentang penghentian penyidikan, kalau kita cari filosofisnya apa?," ujarnya.

Jika alasannya hanya pembeda ini harus diperbaiki. Sebab setiap orang harus mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan, kepatutan karena besok atau lusa kalau ditemukan barang bukti baru, bisa ditetapkan lagi status tersangka.
 

SHARE