SHARE
CARAPANDANG.COM –  Sebagaimana yang terjadi di beberapa negara—melalui studi literatur, sebagian besar Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi dilahirkan pada awal masa transisi. Alasannya, guna menegaskan upaya pemutusan dengan sejarah masa lampau yang berkaitan dengan tindak pelanggaran HAM.

          Masa transisi sebenarnya merupakan momentum yang sangat strategis bagi rezim politik baru dalam mengantarkan proses menuju demokrasi. Namun demikian, terdapat dua kesulitan yang sangat mendasar, pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar kebertahanan hidup masyarakat yang merupakan keniscayaan kondisi masa transisi; kedua adalah menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Selama masa transisi, juga terdapat kekhawatiran munculnya konflik baru. Karena, pemerintahan transisi harus bergulat dalam ketegangan antara mengetahui atau tidak mengetahui, antara mengungkapkan atau membisu, mengingat atau melupakan. Atau lebih luas lagi, antara memilih korban atau pelaku. Hal inilah yang membuat setiap negara berbeda dalam memilih strategi guna menjalani masa transisinya. Ada negara yang menggelar pengadilan nasional, seperti di Yunani yang mengadili dan menghukum belasan pemimpin rezim militer, termasuk dua mantan presidennya. Atau Spanyol, yang berhasil melewati masa transisi menuju demokrasi pascakematian diktator Jenderal Franco tahun 1975 yang telah berkuasa selama 40 tahun.

Afrika Selatan dapat menjadi pembelajaran tersendiri terkait hal ini. Dengan merujuk pada Nelson Mandela. Dia yang awalnya adalah seorang korban politik apartheid di negerinya sendiri, adalah seorang penggagas pembentukan The Truth and Reconciliation Commission. Bersama-sama Uskup Desmond Tutu, Mandela melalui komisi rekonsiliasi bentukannya berhasil membongkar tuntas pelanggaran HAM berat di bawah cengkeraman kekuasaan absolut rezim Apartheid.

Afrika Selatan, lebih memilih tipe rekonsiliasi yang berujung pada impunitas. Tipe yang menuntut harga atas pemberian maaf dan non-prosekusi setelah tercapai rekonsiliasi. Meski begitu, rakyat Afrika Selatan cukup puas dengan memperoleh pengakuan tulus terbuka dari para tersangka pelanggaran HAM. Atas pemberian maaf dari korban itulah, amnesti akhirnya diberikan. Sementara, korban diberikan reparasi dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi. Dalam kasus Afrika Selatan, rekonsiliasi bermakna sebagai suatu kesepakatan pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dalam peristiwa pelangaran HAM masa lalu.

SHARE