SHARE
CARAPANDANG.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menurunkan puluhan ribu pasukannya untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara Pilkada 2018 di 171 daerah yang akan digelar pada 27 Juni. 

Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada di Mabes Polri, Senin (25/6).

Hadi menekankan bahwa TNI akan menjalin kerjasama yang kuat dengan Polri untuk mengawal pelaksanaan Pilkada. Sesuai permintaan Polri, TNi telah menyebar seluruh personilnya ke seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada.  

"Terdapat permintaan penambahan pasukan sebanyak 99 ribu prajurit TNI, dan itu sudah tersebar di seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada. TNI juga menyiagakan kurang lebih delapan ribu prajurit yang berada di pusat," jelasnya dalam keterangan pers.

Hadi menyebutkan, berkaitan dengan pengamanan, beberapa waktu lalu TNI telah mengirimkan satu SSK dari Kostrad untuk melakukan pengamanan Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yang akhir-akhir ini sering mendapat gangguan teror.

"Saya sudah perintahkan untuk pengamanan wilayah sekitar bandara yang biasanya rawan terjadinya penembakan pesawat serta memperkuat kemananan lingkaran dalam bandara," jelasnya.

Sementara itu, TNI juga menyatakan sikapnya akan bersikap netral. TNI telah mengeluarkan  tiga instruksi kepada prajurit. Pertama, buku saku yang berisi standar operasional prosedur (SOP) dan tindakan netralitas.

"Kita bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka menyukseskan pilkada serentak dan tahapan pemilu tahun 2019," paparnya.

Kedua, TNI mengeluarkan surat telegram tanggal 2 April 2018 isinya sama tentang perbantuan TNI kepada Polri dan netralitas. Ketiga adalah perintah harian panglima TNI yang dikeluarkan Desember 2017 yang berisi agar seluruh prajurit TNI memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI, sehingga tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Panglima meminta kepada segenap komponen masyarakat  untuk turut mengawasi jalannya Pilkada. Jika ada anggota TNI yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, Hadi meminta kepada masyarakat agar tidak segan-segan melaporkannya.

"Apabila masyarakat menemukan adanya prajurit TNI yang tidak netral, Puspen TNI menyiapkan tempat pengaduan. Bagi prajurit yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tegas," tegasnya.

SHARE