CARAPANDANG.COM - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan belum ada rencana untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp2,85 triliun pada 2020.
Pasalnya, kata pimpinan Komisi Bidang Kesra tersebut, masalah itu baru sekedar menduga-duga, karena belum ada aparat hukum yang turun tangan.
"Saya rasa belum sampai ke situ sih, nanti biar saja bergulir lihat saja dulu," kata Iman Satria saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Iman menjelaskan bahwa dirinya enggan menerka-nerka soal dugaan kasus tersebut dan memilih untuk menyerahkan persoalan itu kepada pihak Kejaksaan atau KPK.
"Kalau memang sudah pihak berwajib ataupun pihak dari Kejaksaan atau KPK telusuri biar saja kerja dulu yah. Kalau apa-apa (ada) berita kami panggil (eksekutif) kasihan mereka nggak bisa kerja nanti," ucapnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Pasar Jaya.
"Saya enggak tahu, itu kan sudah lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Heru memastikan bahwa pihaknya telah membahas mengenai rekonsiliasi data-data dan ia menyebutkan proses rekonsiliasi tersebut telah berlangsung selama tiga sampai empat kali.
Â
Halaman : 1
Pasalnya, kata pimpinan Komisi Bidang Kesra tersebut, masalah itu baru sekedar menduga-duga, karena belum ada aparat hukum yang turun tangan.
"Saya rasa belum sampai ke situ sih, nanti biar saja bergulir lihat saja dulu," kata Iman Satria saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Iman menjelaskan bahwa dirinya enggan menerka-nerka soal dugaan kasus tersebut dan memilih untuk menyerahkan persoalan itu kepada pihak Kejaksaan atau KPK.
"Kalau memang sudah pihak berwajib ataupun pihak dari Kejaksaan atau KPK telusuri biar saja kerja dulu yah. Kalau apa-apa (ada) berita kami panggil (eksekutif) kasihan mereka nggak bisa kerja nanti," ucapnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Pasar Jaya.
"Saya enggak tahu, itu kan sudah lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Heru memastikan bahwa pihaknya telah membahas mengenai rekonsiliasi data-data dan ia menyebutkan proses rekonsiliasi tersebut telah berlangsung selama tiga sampai empat kali.
Â
.jpg "Kampung Bebas TBC Jakarta Utara")
