SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM- Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengajak sekaligus meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), agar menjadikan peringatan Hari Pangan Sedunia momentum meningkatkan sinergi dalam menjawab tantangan pemenuhan pangan warga.

"Jadi, peringatan Hari Pangan Sedunia ini, saya kembali mengajak dengan tulus seluruh pemangku kepentingan pemda di Kalteng lebih bersinergi. Dengan begitu, Kalteng bisa menjadi lebih maju dan tentunya dalam semangat Huma Betang, termasuk menghadirkan solusi ketahanan dan kedaulatan pangan," ucap Teras Narang usai melaksanakan reses virtual secara terpisah di Desa Goha dan di Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Jumat.

Dalam kunjungannya ke berbagai desa di Kabupaten Pulang Pisau, ia melihat beberapa persoalan terkait lapangan kerja yang terbatas, terutama sejak jatuhnya harga getah karet, terbatasnya keterampilan dan sarana pendukung sektor perkebunan serta pertanian, penambangan rakyat, akses air bersih, hingga optimalisasi peranan perangkat pemerintahan desa dan kecamatan.

Untuk itu, menurut Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu, salah satu solusinya adalah membangun sinergitas antara pemda mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan dan desa hingga dusun maupun RT dan RW.

Ia juga menyebut ada tantangan struktur pemerintahan terkesan ada penarikan kembali kewenangan ke pusat. Padahal semangat reformasi tak lain adalah otonomi daerah dan memaksimalkan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk menjawab berbagai tantangan bangsa.

Namun dalam pandangannya dari 34 gubernur di Indonesia, tidak semua mampu memainkan perannya, sehingga banyak program pusat tidak terjabarkan dengan baik sampai ke tingkat bawah, termasuk dalam hal upaya membangun kedaulatan pangan.

"Pola koordinasi dan garis komando ini yang tidak pernah ditingkatkan. Sinergitas dan harmoni antara pemerintah pusat sampai tingkat terbawah harus dilakukan secara konkrit," kata Teras Narang.

Ia juga mengingatkan agar Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Minimal, dijalankan dengan baik agar pelaksanaan kebijakan sampai tingkat pemerintahan terendah berjalan baik dan peraturan pelaksanaannya baik juklak dan juknis disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti ke masyarakat.

"Banyak bahasa dan aturan yang tidak bisa dimengerti di tingkat tapak, sehingga peraturan yang semestinya bagus di tataran akademisi dan tingkat teknis, tidak bisa diturunkan dengan baik," kata Teras Narang.

Tags
SHARE