CARAPANDANG.COM - Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyyah (AMMDI) kabupaten Indramayu telah menyampaikan secara langsung kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19 agar lebih terukur dan bisa dipastikan masyarakat aman dari virus Covid-19.
Ketua umum AMMDI, Jiaul Haq mengatakan bahwa pihaknya memberi masukan ke pemerintah bahwasanya jika ingin mengukur percepatan penanganan virus Covid-19 baiknya dibentuk kader kesehatan tingkat desa. Keberadaan kader ini memiliki fungsi mendatangi warga dengan cara door to door untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang positive Covid-19 yang tidak ditemukan serta mengedukasi warga dalam penanganan Covid-19.
"Kita bentuk kader kesehatan tiap desa, karena tidak semua pemerintah desa paham dalam bidang kesehatan, di antara tugas kader kesehatan adalah berkunjung ke rumah warga sebagai upaya kejar bola dan memberikan edukasi sekaligus memastikan penghuni rumah itu aman dari Covid-19 dan jika ada warga yang dicurigai memiliki gejala Covid-19 segera dibawa ke pusat kesehatan masyarakat,"jelasnya dalam keterangan tertulisnya di Indramayu, Rabu (13/05).
Haq mengatakan yang ditakuti saat ini bukanlah warga yang positive Covid-19 yang sudah diketahui, tapi warga yang tidak diketahui dan terdata oleh pemerintah. "Karena itu yang sangat berbahaya. kalau sudah ditemukan tentu sudah aman karena akan segera ditangani dan diputus mata rantai penularannya," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut dia menjelaskan sistem kerja kader kesehatan ini mendata tiap isi rumah apakah ada penghuni rumah yang memiliki riwayat berpergian, dan pernah masuk zona merah. Kemudian jika ada yang terduga segera diantarkan ke layanan kesehatan masyarakat setempat agar segera diketahui apakah terinfeksi virus Covid-19 atau tidak.
Selain membentuk kader kesehatan, pemerintah juga harus menerbitkan edaran kepada apotek, toko obat, dokter swasta dan klinik swasta agar melaporkan warga yang berobat ke tempatnya yang memiliki gejala Covid-19 ke pemerintah agar data tidak hilang. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona di tengah masyarakat.
"Karena tidak semua warga mau berobat ke puskesmas klinik atau RSUD milik pemerintah, tapi banyak juga mereka yang memilih ke apotek, dokter swasta bahkan rumah sakit swasta sehingga ditakutkan tidak ditangani dengan baik sehingga akan menularkan,"ungkapnya
Selain itu perlu ada MoU dengan RS atau dokter swasta di luar wilayahnya, karena bisa jadi banyak juga masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri, atau luar daerah tempat tinggalnya. Lanjut Haq, jika saja masukan kami diakomodir pasti pencegahan dan penangan Covid-19 bisa terukur. Sehingga tidak sia-sia anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Ketua umum AMMDI, Jiaul Haq mengatakan bahwa pihaknya memberi masukan ke pemerintah bahwasanya jika ingin mengukur percepatan penanganan virus Covid-19 baiknya dibentuk kader kesehatan tingkat desa. Keberadaan kader ini memiliki fungsi mendatangi warga dengan cara door to door untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang positive Covid-19 yang tidak ditemukan serta mengedukasi warga dalam penanganan Covid-19.
"Kita bentuk kader kesehatan tiap desa, karena tidak semua pemerintah desa paham dalam bidang kesehatan, di antara tugas kader kesehatan adalah berkunjung ke rumah warga sebagai upaya kejar bola dan memberikan edukasi sekaligus memastikan penghuni rumah itu aman dari Covid-19 dan jika ada warga yang dicurigai memiliki gejala Covid-19 segera dibawa ke pusat kesehatan masyarakat,"jelasnya dalam keterangan tertulisnya di Indramayu, Rabu (13/05).
Haq mengatakan yang ditakuti saat ini bukanlah warga yang positive Covid-19 yang sudah diketahui, tapi warga yang tidak diketahui dan terdata oleh pemerintah. "Karena itu yang sangat berbahaya. kalau sudah ditemukan tentu sudah aman karena akan segera ditangani dan diputus mata rantai penularannya," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut dia menjelaskan sistem kerja kader kesehatan ini mendata tiap isi rumah apakah ada penghuni rumah yang memiliki riwayat berpergian, dan pernah masuk zona merah. Kemudian jika ada yang terduga segera diantarkan ke layanan kesehatan masyarakat setempat agar segera diketahui apakah terinfeksi virus Covid-19 atau tidak.
Selain membentuk kader kesehatan, pemerintah juga harus menerbitkan edaran kepada apotek, toko obat, dokter swasta dan klinik swasta agar melaporkan warga yang berobat ke tempatnya yang memiliki gejala Covid-19 ke pemerintah agar data tidak hilang. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona di tengah masyarakat.
"Karena tidak semua warga mau berobat ke puskesmas klinik atau RSUD milik pemerintah, tapi banyak juga mereka yang memilih ke apotek, dokter swasta bahkan rumah sakit swasta sehingga ditakutkan tidak ditangani dengan baik sehingga akan menularkan,"ungkapnya
Selain itu perlu ada MoU dengan RS atau dokter swasta di luar wilayahnya, karena bisa jadi banyak juga masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri, atau luar daerah tempat tinggalnya. Lanjut Haq, jika saja masukan kami diakomodir pasti pencegahan dan penangan Covid-19 bisa terukur. Sehingga tidak sia-sia anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
