CARAPANDANG.COM - Dirjen Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengapresiasi bahwa anggaran untuk program pengembangan perikanan budi daya pada tahun 2020 ini memperoleh penambahan alokasi Rp300 miliar.
"Raker Komisi IV DPR RI sudah menyetujui anggaran untuk budi daya ditambah Rp300 miliar, sehingga tadinya sekitar Rp700 miliar, kini menjadi lebih dari Rp1 triliun," kata Slamet Soebjakto dalam acara Outlook Perikanan 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurut Slamet, penambahan alokasi anggaran tersebut merupakan angin segar karena berarti sektor perikanan budi daya mendapatkan dukungan secara politis yang luar biasa dari DPR RI.
Belum lagi, ia mengingatkan bahwa salah satu arahan kepada Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo adalah meningkatkan subsektor perikanan budi daya di Tanah Air.
Namun, Dirjen Perikanan Budi daya juga menyadari bahwa perlu ada perbaikan ke depannya, khususnya dalam rangka membangun komunikasi serta membangun sinergi perikanan budi daya.
"Kita tahu budi daya tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari seluruh sektor ini menjadi sangat penting termasuk dari PUPR, PLN, pendanaan dan lain-lain," kata Slamet Soebjakto.
Pihaknya memperoleh semangat baru karena mendapat dukungan seperti dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Koordinator Perekonomian dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan budi daya.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui realokasi atau perubahan anggaran KKP tahun 2020 dan berharap anggaran KKP meningkat pada tahun 2021.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran sesuai usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (24/2).
Sudin juga menyatakan pihaknya mendorong KKP untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menjabarkan realokasi dari masing-masing bidang program yang dilaksanakan KKP.
Menteri Edhy memaparkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP berubah dari Rp515,62 miliar menjadi Rp510,23 miliar.
Kemudian, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP tetap yaitu Rp85,26 miliar, program pengelolaan perikanan tangkap dari Rp702,46 miliar menjadi Rp657,46 miliar, serta program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1 triliun.
Selanjutnya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Rp366,01 miliar menjadi Rp321,01 miliar, program pengelolaan ruang laut dari Rp507,85 miliar menjadi Rp469,85 miliar, serta program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,77 triliun, serta program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Rp601,07 miliar menjadi Rp586,07 miliar.
Satu-satunya program yang dalam realokasi ini mengalami kenaikan adalah program pengelolaan sumber daya perikanan budi daya, yaitu dari Rp739,57 miliar menjadi Rp1,03 triliun.
"Raker Komisi IV DPR RI sudah menyetujui anggaran untuk budi daya ditambah Rp300 miliar, sehingga tadinya sekitar Rp700 miliar, kini menjadi lebih dari Rp1 triliun," kata Slamet Soebjakto dalam acara Outlook Perikanan 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurut Slamet, penambahan alokasi anggaran tersebut merupakan angin segar karena berarti sektor perikanan budi daya mendapatkan dukungan secara politis yang luar biasa dari DPR RI.
Belum lagi, ia mengingatkan bahwa salah satu arahan kepada Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo adalah meningkatkan subsektor perikanan budi daya di Tanah Air.
Namun, Dirjen Perikanan Budi daya juga menyadari bahwa perlu ada perbaikan ke depannya, khususnya dalam rangka membangun komunikasi serta membangun sinergi perikanan budi daya.
"Kita tahu budi daya tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari seluruh sektor ini menjadi sangat penting termasuk dari PUPR, PLN, pendanaan dan lain-lain," kata Slamet Soebjakto.
Pihaknya memperoleh semangat baru karena mendapat dukungan seperti dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Koordinator Perekonomian dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan budi daya.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui realokasi atau perubahan anggaran KKP tahun 2020 dan berharap anggaran KKP meningkat pada tahun 2021.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran sesuai usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (24/2).
Sudin juga menyatakan pihaknya mendorong KKP untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menjabarkan realokasi dari masing-masing bidang program yang dilaksanakan KKP.
Menteri Edhy memaparkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP berubah dari Rp515,62 miliar menjadi Rp510,23 miliar.
Kemudian, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP tetap yaitu Rp85,26 miliar, program pengelolaan perikanan tangkap dari Rp702,46 miliar menjadi Rp657,46 miliar, serta program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1 triliun.
Selanjutnya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Rp366,01 miliar menjadi Rp321,01 miliar, program pengelolaan ruang laut dari Rp507,85 miliar menjadi Rp469,85 miliar, serta program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,77 triliun, serta program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Rp601,07 miliar menjadi Rp586,07 miliar.
Satu-satunya program yang dalam realokasi ini mengalami kenaikan adalah program pengelolaan sumber daya perikanan budi daya, yaitu dari Rp739,57 miliar menjadi Rp1,03 triliun.
.jpg "Kakek Perawat Cucu Cerebral Palsy Terima Bantuan Kemensos")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
