CARAPANDANG.COM - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan mulai 8 Desember 2020 tiap orang yang memasuki kompleks MPR/DPR/DPD RI wajib menunjukkan hasil nonreaktif tes cepat atau negatif hasil tes usap COVID-19.
Menurut dia, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama SJ/21604/SETJEN DPR RI/UM.04/12/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Mitra Kerja/Tamu/Orang yang Berkunjung ke MPR/DPR/DPD RI.
"Kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh fraksi dan seluruh pegawai termasuk kepada MPR dan DPD RI sejak 8 Desember. Kami ingin memastikan tamu yang ada di kompleks parlemen harus clear (tidak terpapar COVID-19)," kata Indra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dijelaskan pula bahwa kebijakan tersebut dibuat karena pihaknya ingin memastikan bahwa lingkungan DPR tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Menurut dia, banyak tamu yang datang di kompleks parlemen dan pihak kesetjenan tidak tahu apakah mereka bebas terpapar COVID-19 atau tidak sehingga diperlukan kebijakan memperketat protokol kesehatan di lingkungan parlemen.
"Kami sudah mengevaluasi (penerapan prokes di lingkungan DPR) pada bulan Desember, hasilnya kami ingin memastikan semua tamu harus dalam keadaan clear minimal menunjukkan hasil rapid test. Kami ingin memastikan pada semua tamu kesetjenan maupun tamu para anggota (MPR, DPR, DPD)," ujarnya.
Indra menjelaskan bahwa di tiap pintu masuk kompleks parlemen, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI akan meminta setiap tamu menunjukkan hasil tes cepat ataupun tes usap sebelum masuk. Menurut dia, kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala, terutama dengan memperhatikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala sampai kasus COVID-19 sudah melandai dan (Jakarta) tidak masuk zona merah lagi," katanya.
Menurut dia, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama SJ/21604/SETJEN DPR RI/UM.04/12/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Mitra Kerja/Tamu/Orang yang Berkunjung ke MPR/DPR/DPD RI.
"Kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh fraksi dan seluruh pegawai termasuk kepada MPR dan DPD RI sejak 8 Desember. Kami ingin memastikan tamu yang ada di kompleks parlemen harus clear (tidak terpapar COVID-19)," kata Indra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dijelaskan pula bahwa kebijakan tersebut dibuat karena pihaknya ingin memastikan bahwa lingkungan DPR tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Menurut dia, banyak tamu yang datang di kompleks parlemen dan pihak kesetjenan tidak tahu apakah mereka bebas terpapar COVID-19 atau tidak sehingga diperlukan kebijakan memperketat protokol kesehatan di lingkungan parlemen.
"Kami sudah mengevaluasi (penerapan prokes di lingkungan DPR) pada bulan Desember, hasilnya kami ingin memastikan semua tamu harus dalam keadaan clear minimal menunjukkan hasil rapid test. Kami ingin memastikan pada semua tamu kesetjenan maupun tamu para anggota (MPR, DPR, DPD)," ujarnya.
Indra menjelaskan bahwa di tiap pintu masuk kompleks parlemen, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI akan meminta setiap tamu menunjukkan hasil tes cepat ataupun tes usap sebelum masuk. Menurut dia, kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala, terutama dengan memperhatikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala sampai kasus COVID-19 sudah melandai dan (Jakarta) tidak masuk zona merah lagi," katanya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
