CARAPANDANG - Kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke negeri jiran membuahkan sejumlah perjanjian kerja sama. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono sepakat menjalin kerja sama di sektor perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Le Minh Hoan. Perjanjian dilakukan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Jumat (12/1/2024).
Sinergi dua negara jiran di ASEAN itu mengacu pada semangat untuk mendorong kemajuan sektor perikanan di masing-masing negara. Menteri Trenggono menerangkan, lingkup kerja sama RI-Vietnam tersebut mencakup banyak lini, dari sektor hulu hingga hilir di antaranya pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.
Kerja sama dengan Vietnam itu termasuk pada perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Salah satu poin dalam kerja sama ini menyangkut pengembangan budi daya lobster di Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pihak Indonesia optimistis jalinan kerja sama akan memperkuat produktivitas perikanan di masing-masing negara. Kerja sama ini sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dan Vietnam dalam memerangi praktik perikanan ilegal yang berdampak buruk pada kelestarian ekologi dan perekonomian negara.
“Saya meyakini Indonesia di masa depan mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk lobster dunia. Kerja sama ini pun sangat potensial menjadikan dua negara sebagai juara sektor perikanan di kawasan,” tukas Menteri Trenggono.
Vietnam selama ini merupakan salah satu tujuan utama pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor perikanan Indonesia ke Vietnam pada 2023 mencapai USD126,5 juta. Komoditas utama berupa cumi sotong gurita, tuna tongkol cakalang, rumput laut, udang, dan produk perikanan lainnya.
Diplomasi ekonomi di Vietnam merupakan salah satu upaya meningkatkan ekspor produk perikanan nasional. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan ekspor hasil perikanan nasional sebesar USD7,2 miliar pada tahun 2024. Target tersebut memang lebih tinggi dari 2023. Nilai ekspor produk perikanan secara nasional hingga akhir November 2023 mencapai USD5,6 miliar, sementara target ekspor 2023 sebesar USD6,7 miliar.
Realisasi ekspor produk perikanan pada Desember 2023 memang belum dilaporkan. Oleh karena itu, pihak KKP meyakini hasil ekspor produk perikanan dalam bulan terakhir 2023 itu mampu mencapai target yang ditetapkan.
Soal capaian yang belum sesuai target, Menteri KKP mengakui masih ada kendala yang dihadapi, di antaranya produk perikanan Indonesia melimpah dan memadai. Sayangnya, belum tentu semuanya masuk dalam standar kualitas ekspor.
Satu hal lainnya, yakni tata kelola sumber daya perikanan yang belum mencapai level yang baik. Karenanya, KKP menyusun aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Esensi dari PP itu bertujuan untuk menjadikan perikanan Indonesia masuk dalam rantai pasok global (global supply chain).
Pemerintah menyadari, potensi sumber daya kelautan secara global sangat besar sehingga perlu strategi untuk menjadi salah satu pemain utama. Sebagai gambaran, pasar seafood atau makanan laut global mencapai USD730 miliar per tahun. Melonjak pesat dibandingkan pada 2022, sebesar USD338 miliar.
Untuk itu, KKP mendorong agar eksploitasi sumber daya tidak hanya di darat (land based), melainkan juga mulai menggarap sektor laut (ocean based) mengingat potensi ekonomi yang sangat besar. Sebagai negara maritim, produksi perikanan Indonesia tercatat sebesar 24,74 juta ton dengan nilai produksi perikanan mencapai Rp45 triliun.
Data KKP juga menunjukkan rasio ekspor ikan dari hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor sebesar 99,84% sampai dengan triwulan III-2023. Ada kenaikan dari sebelumnya yang rata-rata 98%.
Sementara itu, nilai tukar nelayan tahun 2023 mencapai 105,40 dan nilai tukar pembudi daya ikan mencapai 104,92. Kemudian, kredit program mencapai Rp7,37 triliun, dan kawasan konservasi laut 29,2 juta hektare, serta investasi kelautan dan perikanan yang mencapai Rp9,56 triliun sampai dengan triwulan III-2023. dilansir antaranews.com
Sinergi dua negara jiran di ASEAN itu mengacu pada semangat untuk mendorong kemajuan sektor perikanan di masing-masing negara. Menteri Trenggono menerangkan, lingkup kerja sama RI-Vietnam tersebut mencakup banyak lini, dari sektor hulu hingga hilir di antaranya pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.
Kerja sama dengan Vietnam itu termasuk pada perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Salah satu poin dalam kerja sama ini menyangkut pengembangan budi daya lobster di Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pihak Indonesia optimistis jalinan kerja sama akan memperkuat produktivitas perikanan di masing-masing negara. Kerja sama ini sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dan Vietnam dalam memerangi praktik perikanan ilegal yang berdampak buruk pada kelestarian ekologi dan perekonomian negara.
“Saya meyakini Indonesia di masa depan mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk lobster dunia. Kerja sama ini pun sangat potensial menjadikan dua negara sebagai juara sektor perikanan di kawasan,” tukas Menteri Trenggono.
Vietnam selama ini merupakan salah satu tujuan utama pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor perikanan Indonesia ke Vietnam pada 2023 mencapai USD126,5 juta. Komoditas utama berupa cumi sotong gurita, tuna tongkol cakalang, rumput laut, udang, dan produk perikanan lainnya.
Diplomasi ekonomi di Vietnam merupakan salah satu upaya meningkatkan ekspor produk perikanan nasional. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan ekspor hasil perikanan nasional sebesar USD7,2 miliar pada tahun 2024. Target tersebut memang lebih tinggi dari 2023. Nilai ekspor produk perikanan secara nasional hingga akhir November 2023 mencapai USD5,6 miliar, sementara target ekspor 2023 sebesar USD6,7 miliar.
Realisasi ekspor produk perikanan pada Desember 2023 memang belum dilaporkan. Oleh karena itu, pihak KKP meyakini hasil ekspor produk perikanan dalam bulan terakhir 2023 itu mampu mencapai target yang ditetapkan.
Soal capaian yang belum sesuai target, Menteri KKP mengakui masih ada kendala yang dihadapi, di antaranya produk perikanan Indonesia melimpah dan memadai. Sayangnya, belum tentu semuanya masuk dalam standar kualitas ekspor.
Satu hal lainnya, yakni tata kelola sumber daya perikanan yang belum mencapai level yang baik. Karenanya, KKP menyusun aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Esensi dari PP itu bertujuan untuk menjadikan perikanan Indonesia masuk dalam rantai pasok global (global supply chain).
Pemerintah menyadari, potensi sumber daya kelautan secara global sangat besar sehingga perlu strategi untuk menjadi salah satu pemain utama. Sebagai gambaran, pasar seafood atau makanan laut global mencapai USD730 miliar per tahun. Melonjak pesat dibandingkan pada 2022, sebesar USD338 miliar.
Untuk itu, KKP mendorong agar eksploitasi sumber daya tidak hanya di darat (land based), melainkan juga mulai menggarap sektor laut (ocean based) mengingat potensi ekonomi yang sangat besar. Sebagai negara maritim, produksi perikanan Indonesia tercatat sebesar 24,74 juta ton dengan nilai produksi perikanan mencapai Rp45 triliun.
Data KKP juga menunjukkan rasio ekspor ikan dari hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor sebesar 99,84% sampai dengan triwulan III-2023. Ada kenaikan dari sebelumnya yang rata-rata 98%.
Sementara itu, nilai tukar nelayan tahun 2023 mencapai 105,40 dan nilai tukar pembudi daya ikan mencapai 104,92. Kemudian, kredit program mencapai Rp7,37 triliun, dan kawasan konservasi laut 29,2 juta hektare, serta investasi kelautan dan perikanan yang mencapai Rp9,56 triliun sampai dengan triwulan III-2023. dilansir antaranews.com
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
