CARAPANDANG.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan safari kebangsaan dengan mengunjungi Presiden Ke-6 sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (12/3) malam.
Dalam safari kebangsaan itu, dihadiri Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran DPP PKS.
Sedangkan SBYÂ didampingi Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dan jajaran pimpinan Partai Demokrat.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini yang turut menghadiri pertemuan tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3) menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tujuannya adalah untuk mencari kesamaan pandang politik antara kedua partai dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
"Pak SBY pernah memimpin bangsa ini dua periode yang gemilang dengan stabilitas ekonomi dan politik yang baik. PKS juga berada dalam kabinet SBY,"jelasnya.Â
Jazuli menambahkan dalam pertemuan ini  juga membahas kondisi aktual bangsa dari perspektif SBY sebagai pemimpin dan negarawan yang bersama Partai Demokrat pernah relatif sukses memimpin bangsa ini.
Dalam pertemuan itu juga merupakan bagian agenda dari silaturahim kebangsaan, bertukar pikiran tentang permasalahan aktual bangsa, pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil, dan bicara arah masa depan pembangunan bangsa ke depan. "Banyak yang kita bahas, termasuk isu-isu aktual di parlemen seperti kasus Jiwasraya yang antara Fraksi PKS dan Demokrat bersepakat untuk mengajukan hak angket. Selain itu membahas Omnibus Law, BPJS Kesehatan, dan penanggulangan persebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut Jazuli, SBY juga bicara tentang perlunya kita menghormati kedaulatan rakyat dan juga bicara seputar Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Dia mengatakan, PKS-Demokrat bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi. "Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan dan legislasi yang tidak cermat, tidak tepat, dan cenderung berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Dalam kontestasi Pemilu seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden maupun Pilkada, kita harus hormati kedaulatan rakyat," katanya.Â
Dalam safari kebangsaan itu, dihadiri Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran DPP PKS.
Sedangkan SBYÂ didampingi Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dan jajaran pimpinan Partai Demokrat.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini yang turut menghadiri pertemuan tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3) menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tujuannya adalah untuk mencari kesamaan pandang politik antara kedua partai dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
"Pak SBY pernah memimpin bangsa ini dua periode yang gemilang dengan stabilitas ekonomi dan politik yang baik. PKS juga berada dalam kabinet SBY,"jelasnya.Â
Jazuli menambahkan dalam pertemuan ini  juga membahas kondisi aktual bangsa dari perspektif SBY sebagai pemimpin dan negarawan yang bersama Partai Demokrat pernah relatif sukses memimpin bangsa ini.
Dalam pertemuan itu juga merupakan bagian agenda dari silaturahim kebangsaan, bertukar pikiran tentang permasalahan aktual bangsa, pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil, dan bicara arah masa depan pembangunan bangsa ke depan. "Banyak yang kita bahas, termasuk isu-isu aktual di parlemen seperti kasus Jiwasraya yang antara Fraksi PKS dan Demokrat bersepakat untuk mengajukan hak angket. Selain itu membahas Omnibus Law, BPJS Kesehatan, dan penanggulangan persebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut Jazuli, SBY juga bicara tentang perlunya kita menghormati kedaulatan rakyat dan juga bicara seputar Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Dia mengatakan, PKS-Demokrat bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi. "Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan dan legislasi yang tidak cermat, tidak tepat, dan cenderung berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Dalam kontestasi Pemilu seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden maupun Pilkada, kita harus hormati kedaulatan rakyat," katanya.Â
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpg "IOC: AI Bisa Dimanfaatkan untuk Tunjang Performa Atlet")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
