CARAPANDANG - Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan sejumlah perguruan tinggi dalam rangka mendorong literasi keuangan UMKM melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK).
Sinergi tersebut diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai implementasi nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Komitmen itu merupakan salah satu upaya BI untuk mengakselerasi target porsi pembiayaan perbankan kepada UMKM sebesar 30 persen pada 2024 sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Deputi Gubernur BI Juda Agung menekankan UMKM perlu didorong untuk mampu meningkatkan kapasitas dalam manajemen keuangan, sehingga mampu menganalisis kinerja keuangan melalui pencatatan keuangan, salah satunya menggunakan aplikasi SIAPIK.
BI telah berupaya menggiatkan kampanye penggunaan SIAPIK melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga, termasuk dengan perguruan tinggi untuk mengakselerasi pemanfaatan SIAPIK.
Hal itu sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui sinergi ini, Bank Sentral berharap dapat memperbanyak jumlah serta meningkatkan kapasitas pelatih maupun pendamping sebagai mentor bagi UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan.
Pada akhirnya, diharapkan UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.
Sejalan dengan itu, Juda menyebutkan upaya BI dalam peningkatan akses pembiayaan UMKM dilakukan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.
Kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) utamanya untuk mendorong perbankan dalam menyalurkan pembiayaan inklusif dari sisi pasokan.
Sementara dari sisi permintaan, BI memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM sehingga siap menerima pembiayaan.
Adapun sinergi BI dengan perguruan tinggi dalam peningkatan literasi keuangan UMKM melalui SIAPIK pada 2023 dilakukan dalam bentuk training of trainers (ToT), sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM.
Penandatanganan PKS dilakukan antara Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Universitas Trisakti serta Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanudin.
Kemudian, KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan dengan Universitas Lambung Mangkurat, KPw BI Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Diponegoro, dan KPw BI Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menyampaikan pihaknya terus
mendorong akselerasi sinergi perguruan tinggi dengan kementerian/lembaga, industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjadikan perguruan tinggi lebih relevan dan bermakna bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan memajukan daya saing bangsa.
Sinergi tersebut diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai implementasi nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Komitmen itu merupakan salah satu upaya BI untuk mengakselerasi target porsi pembiayaan perbankan kepada UMKM sebesar 30 persen pada 2024 sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Deputi Gubernur BI Juda Agung menekankan UMKM perlu didorong untuk mampu meningkatkan kapasitas dalam manajemen keuangan, sehingga mampu menganalisis kinerja keuangan melalui pencatatan keuangan, salah satunya menggunakan aplikasi SIAPIK.
BI telah berupaya menggiatkan kampanye penggunaan SIAPIK melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga, termasuk dengan perguruan tinggi untuk mengakselerasi pemanfaatan SIAPIK.
Hal itu sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui sinergi ini, Bank Sentral berharap dapat memperbanyak jumlah serta meningkatkan kapasitas pelatih maupun pendamping sebagai mentor bagi UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan.
Pada akhirnya, diharapkan UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.
Sejalan dengan itu, Juda menyebutkan upaya BI dalam peningkatan akses pembiayaan UMKM dilakukan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.
Kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) utamanya untuk mendorong perbankan dalam menyalurkan pembiayaan inklusif dari sisi pasokan.
Sementara dari sisi permintaan, BI memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM sehingga siap menerima pembiayaan.
Adapun sinergi BI dengan perguruan tinggi dalam peningkatan literasi keuangan UMKM melalui SIAPIK pada 2023 dilakukan dalam bentuk training of trainers (ToT), sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM.
Penandatanganan PKS dilakukan antara Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Universitas Trisakti serta Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanudin.
Kemudian, KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan dengan Universitas Lambung Mangkurat, KPw BI Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Diponegoro, dan KPw BI Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Andalas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menyampaikan pihaknya terus
mendorong akselerasi sinergi perguruan tinggi dengan kementerian/lembaga, industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjadikan perguruan tinggi lebih relevan dan bermakna bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan memajukan daya saing bangsa.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
