CARAPANDANG.COM - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan membeli alat sistem persenjataan tidak semudah seperti membeli barang-barang lain, seperti membeli televisi atau membeli mobil.Â
Dahnil mengatakan untuk membeli alat sistem persenjataan harus 'clearence'. '"Butuh kesepakatan G to G (government to government). Walaupun pembeliannya adalah B to B (business to business), tetapi pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan dan perizinan sehingga melibatkan juga G to G," ujarnya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Maka itu dalam membeli  alat sistem persenjataan sangat dibutuhkan diplomasi. "Beli senjata dan alutsista itu, walaupun membelinya bisnis to bisnis, tapi akhirnya nanti 'clearence'-nya ada G to G. Sebab itulah, dibutuhkan diplomasi," ujar Dahnil menambahkan.Â
Hal ini lah menjadi dasar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Kunjungan yang dilakukan Prabowo menurutnya bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi pertahanan.
Lebih lanjut, kunjungan Prabowo ke berbagai negara juga dalam rangka menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis. Selain itu juga masih terkait dengan ersenjataan, alutsista, misalnya "clearence".
Dahnil menyebutkan bahwa kebijakan dalam alutsista yang terpenting adalah penguatan dan modernisasi sehingga Prabowo ingin alutsista harus tepat guna, efisien, dan ekonomis. "Kemudian, yang kedua juga tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," katanya.
Menurut Dahnil jika ada  yang mengkritik Menhan sering jalan-jalan ke luar negeri, berarti mereka tidak mempunyai pemahaman baik tentang tugas-tugas pertahanan. "Ada diplomasi pertahanan yang sangat penting harus dilakukan. Jadi, kalau ada kritik seolah-olah menyebut pak Prabowo jalan jalan ke luar negeri ini membuktikan bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," jelasnya.
Dahnil mengatakan untuk membeli alat sistem persenjataan harus 'clearence'. '"Butuh kesepakatan G to G (government to government). Walaupun pembeliannya adalah B to B (business to business), tetapi pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan dan perizinan sehingga melibatkan juga G to G," ujarnya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Maka itu dalam membeli  alat sistem persenjataan sangat dibutuhkan diplomasi. "Beli senjata dan alutsista itu, walaupun membelinya bisnis to bisnis, tapi akhirnya nanti 'clearence'-nya ada G to G. Sebab itulah, dibutuhkan diplomasi," ujar Dahnil menambahkan.Â
Hal ini lah menjadi dasar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Kunjungan yang dilakukan Prabowo menurutnya bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi pertahanan.
Lebih lanjut, kunjungan Prabowo ke berbagai negara juga dalam rangka menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis. Selain itu juga masih terkait dengan ersenjataan, alutsista, misalnya "clearence".
Dahnil menyebutkan bahwa kebijakan dalam alutsista yang terpenting adalah penguatan dan modernisasi sehingga Prabowo ingin alutsista harus tepat guna, efisien, dan ekonomis. "Kemudian, yang kedua juga tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," katanya.
Menurut Dahnil jika ada  yang mengkritik Menhan sering jalan-jalan ke luar negeri, berarti mereka tidak mempunyai pemahaman baik tentang tugas-tugas pertahanan. "Ada diplomasi pertahanan yang sangat penting harus dilakukan. Jadi, kalau ada kritik seolah-olah menyebut pak Prabowo jalan jalan ke luar negeri ini membuktikan bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," jelasnya.
.jpg "Kakek Perawat Cucu Cerebral Palsy Terima Bantuan Kemensos")
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpg "Komika Babe Cabita Tutup Usia")
.jpg "Thomas Roijakkers Didapuk Sebagai Pelatih Baru RANS Simba")
