Dedi Mulyadi: PSBB Cocok Diterapkan Di Perkotaan

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM - Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia tidak harus dengan menerapkan kebijakan yang sama, misalnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penanganan wabah ini juga bisa dilakukan dengan berbasis kearifan lokal. 

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Dedi Mulyadi dalam keterangnya di Karawang, Rabu (13/5). 

Dia mengatakan sebab masing-masing daerah memiliki kultur atau budaya yang berbeda.  Dan dia memiliki pandangan yang sama dengan Kepala BNPB Doni Munardo yang menyebutkan kalau penanganan wabah Corona diserahkan ke kebijakan daerah masing-masing.

"Jadi penanganan Corona bisa dilakukan dengan berbasis kearifan lokal,"tegasnya.

Dedi mencontohkan kultur antara kota dan daerah yang mayoritas perdesaan itu berbeda, gaya kepemimpinannya juga berbeda. Menurut dia, kalau Gubernur di DKI bisa secara total menggerakkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di sekitarnya, karena kultur alamnya homogen.

Di DKI Jakarta semua perangkat, dari mulai wali kota hingga lurah merupakan bawahan Gubernur atau di bawah komandonya. Sehingga seorang gubernur mampu menggerakkan mereka untuk sama-sama menjalankan kebijakan yang sama. Sementara di daerah, wali kota dan bupati merupakan kepemimpinan otonom lantaran mereka dipilih langsung oleh rakyatnya masing-masing, sehingga mereka memiliki cara tersendiri dalam penanganan Corona.

Politisi Golkar ini mengatakan cara penanganan Corona tidak mesti harus dengan penerapan PSBB, karena dengan PSBB banyak yang harus dikorbankan dan cara itu dinilai tidak efektif. "PSBB cocok diterapkan di perkotaan," ucap Dedi.

Tetapi meski diterapkan PSBB, pasar di kota tetap harus beroperasi karena itu merupakan tempat penjualan produk dari daerah. Di area pasar pun harus sesuai dengan protokol WHO, yakni social distancing, physical distancing, memakai masker dan lain-lain.