CARAPANDANG.COM - Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, bahwa pemberitaan dirinya menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait dengan pakaian seragam dan atribut sekolah adalah berita tidak benar.
Dia tegas mengatakan, dirinya selamanya akan patuh dan akan memedomani peraturan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Berita ini menyebutkan bahwa mantan Wali Kota Padang, Pak Fauzi Bahar mengatakan ada kepala daerah yang menolak SKB 3 Menteri, termasuk di sini adalah Bupati Banyumas. Itu tidak benar, hoaks itu," ujarnya sambil menunjukkan berita salah satu media daring kepada wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (17/2) siang.
Bupati mengatakan yang dia sampaikan bukan menolak SKB 3 Menteri, tetapi saat ekonomi sedang susah, jangan mewajibkan pungutan apapun kepada orang tua terutama yang anaknya bersekolah di sekolah negeri.
"Termasuk juga seragam. 'Wong' itu sekolah di rumah (pembelajaran jarak jauh, red.) kok pakai seragam, enggak usah (pakai seragam). Nanti kalau sudah tatap muka, baru silakan wajib pakai seragam," ucap-nya menegaskan.
Bahkan, kata dia, untuk orang-orang yang tidak mampu, pihaknya akan menanggung kebutuhan seragam sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. "Tetapi yang lain-lain, SKB 3 Menteri itu saya patuhi, dijalankan, tidak ada masalah. Kita wajib patuh kepada pimpinan pusat," ujarnya.
Sekadar informasi dalam pemberitaan media daring itu disebutkan bahwa Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar menyerukan kepala daerah agar berani menolak SKB 3 Menteri terkait penerapan aturan berpakaian di sekolah karena SKB tersebut menghilangkan keberagaman kearifan lokal yang ada di Indonesia.
Fauzi mengapresiasi kepala daerah Banyumas, Ciamis dan Pariaman yang tegas menolak penerapan SKB 3 Menteri.
Dia tegas mengatakan, dirinya selamanya akan patuh dan akan memedomani peraturan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Berita ini menyebutkan bahwa mantan Wali Kota Padang, Pak Fauzi Bahar mengatakan ada kepala daerah yang menolak SKB 3 Menteri, termasuk di sini adalah Bupati Banyumas. Itu tidak benar, hoaks itu," ujarnya sambil menunjukkan berita salah satu media daring kepada wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (17/2) siang.
Bupati mengatakan yang dia sampaikan bukan menolak SKB 3 Menteri, tetapi saat ekonomi sedang susah, jangan mewajibkan pungutan apapun kepada orang tua terutama yang anaknya bersekolah di sekolah negeri.
"Termasuk juga seragam. 'Wong' itu sekolah di rumah (pembelajaran jarak jauh, red.) kok pakai seragam, enggak usah (pakai seragam). Nanti kalau sudah tatap muka, baru silakan wajib pakai seragam," ucap-nya menegaskan.
Bahkan, kata dia, untuk orang-orang yang tidak mampu, pihaknya akan menanggung kebutuhan seragam sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. "Tetapi yang lain-lain, SKB 3 Menteri itu saya patuhi, dijalankan, tidak ada masalah. Kita wajib patuh kepada pimpinan pusat," ujarnya.
Sekadar informasi dalam pemberitaan media daring itu disebutkan bahwa Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar menyerukan kepala daerah agar berani menolak SKB 3 Menteri terkait penerapan aturan berpakaian di sekolah karena SKB tersebut menghilangkan keberagaman kearifan lokal yang ada di Indonesia.
Fauzi mengapresiasi kepala daerah Banyumas, Ciamis dan Pariaman yang tegas menolak penerapan SKB 3 Menteri.
