CARAPANDANG.COM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menekankan pentingnya Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) memiliki kemampuan mumpuni dalam penanganan bencana.
Karena itu, pucuk pimpinan BPBD harus diisi oleh sosok-sosok yang kompeten di bidang penanggulangan bencana. Selama ini, kata Doni, posisi Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
"Selama ini kan Kalaksa, Kepala Pelaksana harian untuk BPBD seharusnya dijabat oleh Sekda, tetapi Sekda sendiri tentu mungkin juga akan kesulitan ketika dalam kondisi darurat," ujar Doni, dalam rapat dengan Komisi VIII, Selasa (23/6).
Doni yang merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengaku telah menyampaikan permintaannya tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Diharapkan akan ada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas BPBD.
"Saya sudah pernah juga melaporkan kepada beberapa Menteri dan juga di hadapan presiden, bahwa menunjuk seorang kepala BPBD ini tidak bisa hanya orang yang sekadar, jadi bukan orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga ketika terjadi (bencana) tidak bisa apa-apa," katanya.
Dia pun meminta agar peraturan yang mengatur BPBD dapat direvisi. Dalam pandangan dia, perlu ada pasal yang secara spesifik mengatur penunjukkan Kepala BPBD.
"Jadi mungkin kalau boleh nanti dalam revisi pun itu menjadi salah satu pasal yang mewajibkan. Bahkan beberapa kabupaten/kota itu tidak ada BPBD-nya, pak. Jadi ketika ada bencana begini, pasti akan ada hal yang sulit dilakukan untuk koordinasi," ucap Doni Monardo.
Dia pun berharap, Komisi VIII DPR dapat mendukung upaya tersebut. Dengan demikian, penanganan bencana ke depan menjadi lebih baik.
"Mudah-mudahan dengan revisi yang bisa diinisiasi oleh Komisi VIII, ini bisa menjadi jalan keluar terbaik, bagaimana seluruh kabupaten/kota dan provinsi menyiapkan untuk pejabat BPBD adalah orang-orang yang kompeten," tandas Doni Monardo.
Karena itu, pucuk pimpinan BPBD harus diisi oleh sosok-sosok yang kompeten di bidang penanggulangan bencana. Selama ini, kata Doni, posisi Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
"Selama ini kan Kalaksa, Kepala Pelaksana harian untuk BPBD seharusnya dijabat oleh Sekda, tetapi Sekda sendiri tentu mungkin juga akan kesulitan ketika dalam kondisi darurat," ujar Doni, dalam rapat dengan Komisi VIII, Selasa (23/6).
Doni yang merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengaku telah menyampaikan permintaannya tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Diharapkan akan ada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas BPBD.
"Saya sudah pernah juga melaporkan kepada beberapa Menteri dan juga di hadapan presiden, bahwa menunjuk seorang kepala BPBD ini tidak bisa hanya orang yang sekadar, jadi bukan orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga ketika terjadi (bencana) tidak bisa apa-apa," katanya.
Dia pun meminta agar peraturan yang mengatur BPBD dapat direvisi. Dalam pandangan dia, perlu ada pasal yang secara spesifik mengatur penunjukkan Kepala BPBD.
"Jadi mungkin kalau boleh nanti dalam revisi pun itu menjadi salah satu pasal yang mewajibkan. Bahkan beberapa kabupaten/kota itu tidak ada BPBD-nya, pak. Jadi ketika ada bencana begini, pasti akan ada hal yang sulit dilakukan untuk koordinasi," ucap Doni Monardo.
Dia pun berharap, Komisi VIII DPR dapat mendukung upaya tersebut. Dengan demikian, penanganan bencana ke depan menjadi lebih baik.
"Mudah-mudahan dengan revisi yang bisa diinisiasi oleh Komisi VIII, ini bisa menjadi jalan keluar terbaik, bagaimana seluruh kabupaten/kota dan provinsi menyiapkan untuk pejabat BPBD adalah orang-orang yang kompeten," tandas Doni Monardo.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpg "IOC: AI Bisa Dimanfaatkan untuk Tunjang Performa Atlet")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
