CARAPANDANG.COM - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengatakan bahwa kurang memadainya transportasi dan infrastruktur berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. Maka itu, pihaknya mendorong untuk percepatan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil harus diperhatikan.
La Nyallla mengatakan lembaga yang dipimpinnya berkomitmen mengawal pemerataan pembanguan di pulau-pulau kecil. Ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab DPD kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
Dia mengatakan mahalnya harga barang dan jasa di sana dipicu oleh kurang memadainya transportasi dan infrastruktur. Menurutnya ini merupakan masalah yang dihadapi masyarakat di kepulauan.
"Pembangunan infrastruktur transportasi dan faktor penunjang lainnya di pulau-pulau kecil harus mendapat perhatian khusus," katanya di Pangkalpinang, Kamis (9/1).
Ia menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan di Indonesia, terutama terkait dengan alokasi transfer aliran dana dari pusat ke daerah yang didasarkan kepada jumlah penduduk.
"Saat ini kita bersama DPR dan pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-undang Kepulauan dan DPD menyakini RUU ini sangat diperlukan untuk daerah berkarateristik kepulauan yang sangat berbeda lainnya," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia menjelaskan yang diperlukan masyarakat di pulau kecil adalah saat mendistribusikan hasil perkebunan, perikanan dan lainnya. Maka itu dia meminta kepada pemerintah harus memikirkan kemudahan bagi mereka. "Jangan sampai hasil pertanian, perkebunan, perikanan masyarakat menumpuk dan sulit dijual, karena tidak kompetitif akibat mahalnya ongkos logistik," imbuhnya.
Ia berharap RUU tentang Kepulauan ini dapat segera menjadi undang-undang sehingga Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan dapat merasakan manfaatnya. "Kami ingin ikut kontribusi kepada daerah khususnya wilayah kepulauan dan mudah-mudahan dengan bekerja keras serta ikhlas RUU ini dapat menjadi UU pada tahun ini,"katanya.
La Nyallla mengatakan lembaga yang dipimpinnya berkomitmen mengawal pemerataan pembanguan di pulau-pulau kecil. Ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab DPD kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
Dia mengatakan mahalnya harga barang dan jasa di sana dipicu oleh kurang memadainya transportasi dan infrastruktur. Menurutnya ini merupakan masalah yang dihadapi masyarakat di kepulauan.
"Pembangunan infrastruktur transportasi dan faktor penunjang lainnya di pulau-pulau kecil harus mendapat perhatian khusus," katanya di Pangkalpinang, Kamis (9/1).
Ia menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan di Indonesia, terutama terkait dengan alokasi transfer aliran dana dari pusat ke daerah yang didasarkan kepada jumlah penduduk.
"Saat ini kita bersama DPR dan pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-undang Kepulauan dan DPD menyakini RUU ini sangat diperlukan untuk daerah berkarateristik kepulauan yang sangat berbeda lainnya," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia menjelaskan yang diperlukan masyarakat di pulau kecil adalah saat mendistribusikan hasil perkebunan, perikanan dan lainnya. Maka itu dia meminta kepada pemerintah harus memikirkan kemudahan bagi mereka. "Jangan sampai hasil pertanian, perkebunan, perikanan masyarakat menumpuk dan sulit dijual, karena tidak kompetitif akibat mahalnya ongkos logistik," imbuhnya.
Ia berharap RUU tentang Kepulauan ini dapat segera menjadi undang-undang sehingga Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan dapat merasakan manfaatnya. "Kami ingin ikut kontribusi kepada daerah khususnya wilayah kepulauan dan mudah-mudahan dengan bekerja keras serta ikhlas RUU ini dapat menjadi UU pada tahun ini,"katanya.
.jpg "Kemensos Membuka 40.839 Formasi ASN")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
