CARAPANDANG.COM - Pemberian izin edar darurat (EUA) untuk vaksin Sinovac bagi anak usia remaja menjadi kabar yang menggembiarkan. Pasalnya akhir-akhir ini kasus positif Covid-19 di kalangan anak-anak dan remaja mengalami peningkatan.
“Kabar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin edar vaksin untuk remaja, cukup menggembirakan," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6).
Dia berharap dengan pemberian vaksin tersebut akan bisa menekan penyebaran Covid-19 di kalangan anak-anak dan remaja. "Pemberian vaksin pada anak-anak usia 12-17 tahun bisa membantu menekan penyebaran Covid-19 di kalangan anak-anak dan remaja yang mulai meningkat,” harapnya.
Dia menjelaskan berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kasus Covid-19 di kalangan anak-anak cukup tinggi, yakni mencapai 12,5 persen.
“Artinya satu dari delapan kasus terkonfirmasi itu adalah anak. Bahkan dilaporkan juga, angka kematian COVID-19 pada anak mencapai 30 persen untuk usia 10-18 tahun. Untuk itu memang diperlukan upaya perlindungan lebih untuk anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa,” katanya.
Senator dari dapil Jawa Timur ini meminta agar keamanan anak diperhatikan dalam pemberian vaksin ini. Apalagi, pemerintah belum menginformasikan bagaimana metode pemberian vaksin bagi anak. “Saya berpesan agar distribusi vaksin betul-betul memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Walaupun vaksin ini baru bisa untuk remaja, kita berharap agar dalam waktu dekat sudah bisa ditemukan vaksin yang aman bagi bayi, balita hingga usia 5-11 tahun,” katanya.
Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, pemberian vaksin untuk anak bisa menunjang sekolah tatap muka yang rencananya dimulai Juli 2021. Untuk itu, ia berharap agar pelaksanaan vaksin bagi anak bisa dipercepat.
“Karena kita tahu kurangnya penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak saat ini lebih mudah terpapar Covid-19. Maka pemberian vaksin bisa lebih menjamin saat sekolah tatap muka diberlakukan, meski saya berharap agar sekolah tatap muka ditunda dulu hingga lonjakan kasus Corona mereda,” katanya.
“Kabar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin edar vaksin untuk remaja, cukup menggembirakan," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6).
Dia berharap dengan pemberian vaksin tersebut akan bisa menekan penyebaran Covid-19 di kalangan anak-anak dan remaja. "Pemberian vaksin pada anak-anak usia 12-17 tahun bisa membantu menekan penyebaran Covid-19 di kalangan anak-anak dan remaja yang mulai meningkat,” harapnya.
Dia menjelaskan berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kasus Covid-19 di kalangan anak-anak cukup tinggi, yakni mencapai 12,5 persen.
“Artinya satu dari delapan kasus terkonfirmasi itu adalah anak. Bahkan dilaporkan juga, angka kematian COVID-19 pada anak mencapai 30 persen untuk usia 10-18 tahun. Untuk itu memang diperlukan upaya perlindungan lebih untuk anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa,” katanya.
Senator dari dapil Jawa Timur ini meminta agar keamanan anak diperhatikan dalam pemberian vaksin ini. Apalagi, pemerintah belum menginformasikan bagaimana metode pemberian vaksin bagi anak. “Saya berpesan agar distribusi vaksin betul-betul memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Walaupun vaksin ini baru bisa untuk remaja, kita berharap agar dalam waktu dekat sudah bisa ditemukan vaksin yang aman bagi bayi, balita hingga usia 5-11 tahun,” katanya.
Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, pemberian vaksin untuk anak bisa menunjang sekolah tatap muka yang rencananya dimulai Juli 2021. Untuk itu, ia berharap agar pelaksanaan vaksin bagi anak bisa dipercepat.
“Karena kita tahu kurangnya penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak saat ini lebih mudah terpapar Covid-19. Maka pemberian vaksin bisa lebih menjamin saat sekolah tatap muka diberlakukan, meski saya berharap agar sekolah tatap muka ditunda dulu hingga lonjakan kasus Corona mereda,” katanya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
