CARAPANDANG.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi sikap proaktif Muhammadiyah yang telah datang ke DPR guna memberikan masukan kepada parlemen terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa masukan yang disampaikan oleh Muhammadiyah yang diteliti secara mendalam. Dan masuk tersebut dianggap sebagai Daftar Inventarisir Masalah (DIM).Â
"Masukan ini akan kami pelajari secara teliti dan masukan Muhammadiyah ini akan kami anggap Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang kami kumpulkan atau kami terima dari komponen masyarakat," ujarnya usai menerima perwakilan PP Muhammadiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).
Langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah sangat dibutuhkan oleh DPR. Pasalnya setiap pembahasan RUU maupun revisi UU DPR akan selalu kedepankan dan menerima masukan dari masyarakat. Menurut dia, sudah banyak organisasi kemasyarakatan yang memberikan masukan kepada DPR terkait RUU Ciptaker dan pihaknya selalu mempelajari isinya.
"Kita akan lihat masukannya dan ada beberapa persyaratan tadi, kalaupun mau dilanjutkan ya nanti kita akan lakukan dialog dan akan coba penuhi supaya semua bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya telah menyerahkan masukan Muhammadiyah terkait RUU Ciptaker, lengkap dengan hasil kajiannya. Menurut dia, ada tanggung jawab Muhammadiyah terkait komitmen keagamaan yang integratif dengan komitmen kebangsaan untuk menyuarakan bahwa filosofi RUU Ciptaker sangat rapuh, tidak selaras dengan moralitas konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.
Busyro meminta agar pembahasan RUU Ciptaker dihentikan secara keseluruhan dan apabila mau dilanjutkan maka harus dijiwai dengan moralitas konstitusi yang mengandung ruh dan nilai-nilai moral yang sangat tinggi.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa masukan yang disampaikan oleh Muhammadiyah yang diteliti secara mendalam. Dan masuk tersebut dianggap sebagai Daftar Inventarisir Masalah (DIM).Â
"Masukan ini akan kami pelajari secara teliti dan masukan Muhammadiyah ini akan kami anggap Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang kami kumpulkan atau kami terima dari komponen masyarakat," ujarnya usai menerima perwakilan PP Muhammadiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).
Langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah sangat dibutuhkan oleh DPR. Pasalnya setiap pembahasan RUU maupun revisi UU DPR akan selalu kedepankan dan menerima masukan dari masyarakat. Menurut dia, sudah banyak organisasi kemasyarakatan yang memberikan masukan kepada DPR terkait RUU Ciptaker dan pihaknya selalu mempelajari isinya.
"Kita akan lihat masukannya dan ada beberapa persyaratan tadi, kalaupun mau dilanjutkan ya nanti kita akan lakukan dialog dan akan coba penuhi supaya semua bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya telah menyerahkan masukan Muhammadiyah terkait RUU Ciptaker, lengkap dengan hasil kajiannya. Menurut dia, ada tanggung jawab Muhammadiyah terkait komitmen keagamaan yang integratif dengan komitmen kebangsaan untuk menyuarakan bahwa filosofi RUU Ciptaker sangat rapuh, tidak selaras dengan moralitas konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.
Busyro meminta agar pembahasan RUU Ciptaker dihentikan secara keseluruhan dan apabila mau dilanjutkan maka harus dijiwai dengan moralitas konstitusi yang mengandung ruh dan nilai-nilai moral yang sangat tinggi.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
