DPR Menyoal Pilkada Langsung

CARAPANDANG.COM – Pemilihan kepala daerah (Pilkada)  secara langsung dinilai memiliki dampak negatif. Tingginya biaya yang dikeluarkan oleh kandidat bisa menjadi pintu lahirnya korupsi. Selain itu, juga akan melahirkan pemimpin yang hanya menguntungkan para pemodal.

Maka itu, semangat wacana  mengembalikan Pilkada kepada DPRD kembali mengemuka di kalangan politisi Senayan.

Menurut Ketua Ketua MPR Zulkifli Hasan  sebetulnya wacana ini pernah disepakati dan telah menjadi UU pada masa pemerintahan Presiden SBY. Namun, SBY malah mengeluarkan Perppu dan Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Tentunya, pada saat itu semangatnya untuk menutup pintu korupsi yang dilakukan oleh kapala daerah. Sebab, Pilkada secara langsung membutuhkan biaya yang tinggi sehingga akan membuka pintu korupsi kepala daerah yang terpilih.

“kesepakatan mengembalikan Pilkada kepada DPRD  ada alasannya. Pemikiran wakil rakyat ketika itu, Pilkada yang berbiaya tinggi akan menjadi pintu lahirnya korupsi,” jelasnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Ketua PAN ini memberikan contoh, misalnya pada  Pilkada 2018 di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk saksi memakan biaya ratusan miliar. Apalagi ada aturan pembatasan sumbangan dana yang diterima partai politik.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Zulhas ini setuju Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Hal ini semata untuk menghindari politik mahal dan menutup pintu korupsi.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Pilkada secara langsung harus kembali dikaji. Sebab jika tidak kembali dikaji akan menguntungkan para pemodal.

Melalui Pilkada secara langsung ini para pemodal akan turut bermain dengan membiayai para calon sebelum Pilkada digelar.  Tidak ada makan gratis di dunia politik. Pemodal memiliki tujuan untuk menguntungkan dan menjaga kepentingan mereka.

"Para pemodal ini suda melakukan ekspansi ke daerah-daerah, memodali calon kepala daerah yang berpotensi namun tidak punya uang terutama di daerah-daerah yang mengandung banyak tambang dan perkebunan, nanti saat mereka menang Pilkada, kebijakan dari para kepala daerah tersebut tentu akan lebih menguntungkan para pemodal ini," jelasnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Bamsoet menegaskan revisi ini bertujuan untuk kepentingan bangsa. Sehingga jika ada yang beranggapan ini menguntung  kelompok terntu sangatlah salah. Apalagi dikaitkan dengan partai pengusung Koalisi Presiden Joko Widodo.

"Sebetulnya gini, kita tidak berfikir usulan revisi ini akan menguntungkan satu kelompok atau koalisi tertentu saya memikirkan ini untuk keuntungan masyarakat dan rakyat, jadi untuk kepentingan bangsa ini," jelasnya.