CARAPANDANG.COM - Serangan wabah virus corona di Indonesia sangat berdampak bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera melakukan percepatan pencairan dana bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI H Nurhasan Zaidi dalam siaran persnya, Rabu (1/4).
Percepatan pencairan ini sangat penting, sebab dari wabah ini menimbulkan dampak ekonomi, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian dan kalangan yang bekerja di sektor informal apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebarannya.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini menegaskan bahwa fokus kerja Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial, agama, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa sidang ini adalah membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 dan mengantisipasi dampak sosialnya.
“Untuk itu kita mendesak Kementerian Sosial untuk segera mengajukan skema program dampak sosial dari COVID-19 ini. Kita juga minta pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dipercepat. Tadi Komisi VII DPR RI juga sepakat mendesak pemerintah agar dibuat program seperti BLT bagi mereka yang terdampak," ujarnya menambahkan.
Dia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga dan fokus pihaknya adalah percepatan penanganan COVID-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNPB, sebagai mitranya. "Kami akan sisir anggaran kementerian untuk direalokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif COVID-19," ujarnya.
Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI H Nurhasan Zaidi dalam siaran persnya, Rabu (1/4).
Percepatan pencairan ini sangat penting, sebab dari wabah ini menimbulkan dampak ekonomi, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian dan kalangan yang bekerja di sektor informal apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebarannya.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini menegaskan bahwa fokus kerja Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial, agama, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa sidang ini adalah membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 dan mengantisipasi dampak sosialnya.
“Untuk itu kita mendesak Kementerian Sosial untuk segera mengajukan skema program dampak sosial dari COVID-19 ini. Kita juga minta pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dipercepat. Tadi Komisi VII DPR RI juga sepakat mendesak pemerintah agar dibuat program seperti BLT bagi mereka yang terdampak," ujarnya menambahkan.
Dia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga dan fokus pihaknya adalah percepatan penanganan COVID-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNPB, sebagai mitranya. "Kami akan sisir anggaran kementerian untuk direalokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif COVID-19," ujarnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
