DPR Minta Pembangunan Kekuatan TNI di Natuna Dan ALKI Harus Diperkuat

SHARE

Teuku Riefky Harsya


CARAPANDANG.COM -  Pembangunan kekuatan TNI dan Badan Keamanan Laut di Natuna harus diperkuat. Hal yang sama juga harus dilakukan pemerintah agar memperkuat wilayah hotspot  seperti  Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II, dan ALKI III. 

Permintaan ini disampaikan oleh  Wakil Ketua Komisi I DPR, Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/1).

Ia mengatakan, dalam Rapat Gabungan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, Sekretaris Utama Bakamla, Laksamana Muda TNI S Irawan, Senin (20/1), dia telah mendengarkan paparan mengenai isu Natuna, pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah Natuna.

Ia mengingatkan terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat, pemerintah melakukan diplomasi secara total. "Terhadap segala bentuk pelanggaran kapal China di ZEE Indonesia dan provokasi China Coast Guard, terlebih klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara," ujarnya.

Menurut dia, ketegasan itu tidak harus dalam bentuk peperangan, tapi juga mengharapkan diplomasi kita tidak hanya nota protes, karena pelanggaran itu bukan yang pertama kali.

Karena itu dia mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi Pemerintah, bentuknya kita berikan keleluasaan pemerintah untuk menentukan. "Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat lebih dipandang oleh negara lain, katanya.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, acuan Indonesia dan juga ASEAN pada hukum internasional UNCLOS 1982 sudah sangat kuat. Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu terus menggalang diplomasi secara intensif dengan negara ASEAN, terutama Vietnam China, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina serta dengan mitra wicara ASEAN lain seperti Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan.