CARAPANDANG.COM - Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan untuk segara melakukan tes massal guna menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Dan presiden juga meminta untuk segera membeli alat rapid test COVID-19 dari China.
Agar proses pengadaan dan pendistribusian alat yang masuk ke Indonesia nanti tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum maka semua pihak, termasuk KPK turut mengawasi.
"KPK juga perlu diturunkan untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar,"ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sahroni menilai pengadaan alat ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong. Maka itu Komisi III DPR RI akan ikut mengawasi pihak yang menjadi rekan kerja komisi seperti Polisi dan Imigrasi, untuk bekerja optimal mengawal proyek ini.
Agar kebijakan rapid test dapat dijalankan secara merata, maka Politisi Partai NasDem ini meminta kepada pihak-pihak lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik dan benar. "Kemenkes dan pemerintah daerah juga perlu turut berkordinasi dalam menyebarkan alat ini ke daerah-daerah sehingga publik bisa terlayani secara maksimal. Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini," ujarnya menambahkan.
Agar proses pengadaan dan pendistribusian alat yang masuk ke Indonesia nanti tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum maka semua pihak, termasuk KPK turut mengawasi.
"KPK juga perlu diturunkan untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar,"ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sahroni menilai pengadaan alat ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong. Maka itu Komisi III DPR RI akan ikut mengawasi pihak yang menjadi rekan kerja komisi seperti Polisi dan Imigrasi, untuk bekerja optimal mengawal proyek ini.
Agar kebijakan rapid test dapat dijalankan secara merata, maka Politisi Partai NasDem ini meminta kepada pihak-pihak lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik dan benar. "Kemenkes dan pemerintah daerah juga perlu turut berkordinasi dalam menyebarkan alat ini ke daerah-daerah sehingga publik bisa terlayani secara maksimal. Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini," ujarnya menambahkan.
.jpeg "Ara Akan Diberikan Posisi Terhormat di Gerindra")
.jpeg "Ketum Golkar: RK Kantongi Tiket Maju Pilkada Jabar dari Golkar dan Gerindra")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Shin Tae-yong Tak Segan Bawa Garuda Kalahkan Negaranya")
.jpg "BCL Asia 2024: Pelita Jaya Lolos ke Babak Utama Usai Kalahkan Prawira")
.jpg "Lewat Game Sengit, Dallas Berhasil Menang di Kandang Clippers")