CARAPANDANG.COM – Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial TA 2022 sebesar Rp78,2 Triliun. Tahun depan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan memberi perhatian penting pada program-program pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan dampak pandemi yang memicu peningkatan angka kemiskinan.
Halaman : 1
Secara umum, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tersebut, anggota dewan sangat mengapresiasi kinerja dan program kerja Mensos. Penambahan anggaran untuk Program Sembako dan bantuan untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu, menjadi isu yang banyak disinggung dan mendapat apresiasi positif.
Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Demokrat Dr H Achmad MSi menyatakan, setuju dengan pemberdayaan sosial yang dinilai sangat dirasakan manfaatnya dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diintegrasikan dengan lingkungan masyarakat.
“Untuk tahun 2022 Rutilahu tidak fisik lagi, tapi diintegrasikan dengan karakter masyarakat yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi seperti di kampung nelayan, serta untuk anak yatim dengan program yang berkelanjutan,” katanya.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto penyetujui pagu anggaran Kemensos tahun 2022 Rp 78.256.327.121.000 dengan satker Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pemberdayaan Sosial, Rehabiliasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penangann Fakir Miskin, serta Badiklit Pensos.
Mensos Risma menyatakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan. Tahun 2021 ini kan dikembangkan menjadi 6000 unit, karena standarnya berubah dari Rp 15 juta jadi Rp 20 juta per unit.
“Sebetulnya konsep yang kita ingin bangun bagi warga miskin jika rumahnya sudah diperbaiki tetap saja miskin cuma berubah menjadi lebih bagus, maka dilanjutkan pemberdayaan ekonomi sebab permasalahan terkadang membutuhkan aksesibilitas infrastruktur lingkungan,” kata Mensos.
.jpg "Kakek Perawat Cucu Cerebral Palsy Terima Bantuan Kemensos")
