CARAPANDANG.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengingatkan pentingnya memperkuat pendidikan akhlak, terutama pada generasi muda untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba.
"Warga bayar pajak kan bukan hanya dikembalikan dalam bentuk pembangunan sekolah, rumah sakit, pasar, melainkan juga pembangunan akhlak," kata Wakil Ketua Komisi E DKI Jakarta Ramly HI Muhammad, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh memfokuskan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyentuh pembangunan manusia.
Apalagi, kata dia, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp89 triliun, mestinya bisa dioptimalkan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama akhlak.
"Jadi, semua orang saling menghargai, menghormati, saling mendukung sehingga tercipta gotong royong. Saling menjaga lingkungannya," kata politikus Partai Golkar itu.
Ramly mengatakan pendidikan akhlak bisa dilakukan melalui sinergi pemerintah di tingkat provinsi, kota, camat, lurah, RW, RT, dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Bisa dioptimalkan melalui kegiatan pengajian di masjid-masjid dengan mengundang ustaz yang "gaul" sehingga bisa pesan yang disampaikan mudah masuk kepada kalangan anak muda.
"Macam-macamlah caranya. Punya pendidikan, tetapi juga harus punya akhlak," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta HE Syahrial menyoroti pentingnya pembentukan Badan Narkotika di tingkat kecamatan dan kelurahan yang bisa mengawasi langsung.
Diakui politikus PDI Perjuangan itu, peredaran narkoba sudah sedemikian masif yang tidak hanya menyasar artis, tetapi juga masyarakat umum, utamanya generasi muda.
"Saya tidak tahu, entah disengaja atau tidak, anak-anak SMP dan SMA banyak disasar. Pengawasan perlu ditingkatkan. Seluruh pihak harus saling mendukung upaya ini," kata Syahrial.
"Warga bayar pajak kan bukan hanya dikembalikan dalam bentuk pembangunan sekolah, rumah sakit, pasar, melainkan juga pembangunan akhlak," kata Wakil Ketua Komisi E DKI Jakarta Ramly HI Muhammad, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh memfokuskan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyentuh pembangunan manusia.
Apalagi, kata dia, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp89 triliun, mestinya bisa dioptimalkan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama akhlak.
"Jadi, semua orang saling menghargai, menghormati, saling mendukung sehingga tercipta gotong royong. Saling menjaga lingkungannya," kata politikus Partai Golkar itu.
Ramly mengatakan pendidikan akhlak bisa dilakukan melalui sinergi pemerintah di tingkat provinsi, kota, camat, lurah, RW, RT, dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Bisa dioptimalkan melalui kegiatan pengajian di masjid-masjid dengan mengundang ustaz yang "gaul" sehingga bisa pesan yang disampaikan mudah masuk kepada kalangan anak muda.
"Macam-macamlah caranya. Punya pendidikan, tetapi juga harus punya akhlak," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta HE Syahrial menyoroti pentingnya pembentukan Badan Narkotika di tingkat kecamatan dan kelurahan yang bisa mengawasi langsung.
Diakui politikus PDI Perjuangan itu, peredaran narkoba sudah sedemikian masif yang tidak hanya menyasar artis, tetapi juga masyarakat umum, utamanya generasi muda.
"Saya tidak tahu, entah disengaja atau tidak, anak-anak SMP dan SMA banyak disasar. Pengawasan perlu ditingkatkan. Seluruh pihak harus saling mendukung upaya ini," kata Syahrial.
