Genial - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak seharusnya terburu-buru terkait ekspor benih lobster. Lebih baik KKP melakukan kajian yang mendalam.
Demikian disampaikan pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Jumat (20/12).
Halim meminta agar KKP dalam membuat kebijakan harus memiliki basis argumen dan peta jalannya dari regulasi tersebut. Lebih lanjut dia menuturkan, sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan dalam kajian itu adalah terkait kenaikan stok lobster, di mana saja sebarannya, serta sejauh mana tingkat pemanfaatannya untuk usaha pembesaran di berbagai sentra budidaya lobster.
Menurutnya sejumlah pertanyaan tersebut harus selesai dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum melontarkan wacana pembolehan kembali ekspor benih lobster, terlebih apabila manfaat usaha pembesaran lobster justru lebih dinikmati oleh negara tetangga seperti Vietnam.
Halim menyarankan sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan menahan diri dan melakukan kajian di internal KKP dengan melibatkan para ahli yang kredibel. Ini lah yang harus dilakukan sehingga akan menghadirkan kepastian usaha perikanan yang berujung pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Di sinilah pentingnya kajian itu dilakukan, apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan baru menjabat dua bulan,"ujarnya.
Menurut dia, yang harus dihadirkan pada saat ini adalah tata kelola perikanan berkelanjutan dan bertanggungjawab, bukan tata kelola perikanan yang serba terburu-buru serta asumtif dan eksploitatif.
Demikian disampaikan pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Jumat (20/12).
Halim meminta agar KKP dalam membuat kebijakan harus memiliki basis argumen dan peta jalannya dari regulasi tersebut. Lebih lanjut dia menuturkan, sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan dalam kajian itu adalah terkait kenaikan stok lobster, di mana saja sebarannya, serta sejauh mana tingkat pemanfaatannya untuk usaha pembesaran di berbagai sentra budidaya lobster.
Menurutnya sejumlah pertanyaan tersebut harus selesai dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum melontarkan wacana pembolehan kembali ekspor benih lobster, terlebih apabila manfaat usaha pembesaran lobster justru lebih dinikmati oleh negara tetangga seperti Vietnam.
Halim menyarankan sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan menahan diri dan melakukan kajian di internal KKP dengan melibatkan para ahli yang kredibel. Ini lah yang harus dilakukan sehingga akan menghadirkan kepastian usaha perikanan yang berujung pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Di sinilah pentingnya kajian itu dilakukan, apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan baru menjabat dua bulan,"ujarnya.
Menurut dia, yang harus dihadirkan pada saat ini adalah tata kelola perikanan berkelanjutan dan bertanggungjawab, bukan tata kelola perikanan yang serba terburu-buru serta asumtif dan eksploitatif.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
