CARAPANDANG.COM - Bawaslu RI merilis evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah beberapa waktu lalu. Dari evaluai yang dilakukan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan ada sebanyak 19 orang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia dalam masa tugas.
"Ada 19 Panwaslu yang meninggal dunia selama proses tahapan awal dalam masa tugas sampai rekapitulasi Pilkada serentak 2018," kata Abhan, Jumat (13/7/2018).
Meski demikian, Abhan menegaskan, bahwa personel yang meninggal dunia tersebut bukan karena tindakan kekerasan.
Selain itu, selama rentang waktu pelaksanaan Pilkada tersebut, ada 13 orang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mendapatkan intimidasi saat pelaksanaan Pilkada. Bentuk intimidasi yang dialami Panwaslu pun cukup beragam. Mulai dari intimidasi verbal hingga pembakaran rumah di Papua.
Untuk kasus kecelakaan, mencapai sembilan orang di wilayah Sulawesi dan Jawa Tengah. Sedangkan kasus kekerasan ada 13 orang. Anggota Panwaslu yang kecelakaan itu, sambuntgya, diakibatkan kelelahan dalam menjalankan tugasnya.
" Dari 9 orang ini ada yang sampai saat ini juga masih berbaring di rumah sakit," terang Abhan.
"Ada 19 Panwaslu yang meninggal dunia selama proses tahapan awal dalam masa tugas sampai rekapitulasi Pilkada serentak 2018," kata Abhan, Jumat (13/7/2018).
Meski demikian, Abhan menegaskan, bahwa personel yang meninggal dunia tersebut bukan karena tindakan kekerasan.
Selain itu, selama rentang waktu pelaksanaan Pilkada tersebut, ada 13 orang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mendapatkan intimidasi saat pelaksanaan Pilkada. Bentuk intimidasi yang dialami Panwaslu pun cukup beragam. Mulai dari intimidasi verbal hingga pembakaran rumah di Papua.
Untuk kasus kecelakaan, mencapai sembilan orang di wilayah Sulawesi dan Jawa Tengah. Sedangkan kasus kekerasan ada 13 orang. Anggota Panwaslu yang kecelakaan itu, sambuntgya, diakibatkan kelelahan dalam menjalankan tugasnya.
" Dari 9 orang ini ada yang sampai saat ini juga masih berbaring di rumah sakit," terang Abhan.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
