CARAPANDANG.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas tidak akan membangun koalisi mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019 nanti. Menurutnya, langkah yang diambil PKS bertujuan untuk membangun poros baru selain Jokowi.
“PKS akan tetap berkoalisi dengan Gerindra,” kata Hidayat Nur Wahid kepada awak media di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (6/3).
Dalam membangun koalisi PKS tidak mempermasalahkan jika seandainya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subinto tidak diusung menjadi Capresnya. Bagi PKS dalam pilpres nanti jangan sampai terjadi calon tunggal.
“Kita (PKS) tetap berkolasi seandainya nanti Prabowo hanya menjadi king meker saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan jika Pilpres hanya diikuti satu pasangan maka akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Seharusnya, masyarakat memiliki calon presiden alternatif. “Buat apa pilpres, kalau hanya calonnya tunggal,” tegasnya.
Maka itu, secara tegas PKS menolak ide untuk pemilihan melawan kotak kosong atau calon tunggal. "Biarlah yang mendukung pak Jokowi itu, hak politik mereka tapi kami juga jangan disuruh-suruh atau diprovokasi untuk hanya mempunyai satu alternatif," kata Wakil Ketua MPR RI.
Dan dia sangat optimis kemungkinan terjadinya calon tunggal itu kecil. Sebab presidential threshold saat ini 20 persen, maka itu menurutnya, masih terbuka lebar untuk munculnya poros baru.
"Itu artinya sejak awal memang dibuka kemungkinan untuk lebih dua pasang. Kalau misalnya syaratnya 50 persen misalnya, nah berarti hanya ada satu pasangan. Kalau hanya ada 1 pasangan, buat apa ada pilpres?" jelasnya.
“PKS akan tetap berkoalisi dengan Gerindra,” kata Hidayat Nur Wahid kepada awak media di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (6/3).
Dalam membangun koalisi PKS tidak mempermasalahkan jika seandainya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subinto tidak diusung menjadi Capresnya. Bagi PKS dalam pilpres nanti jangan sampai terjadi calon tunggal.
“Kita (PKS) tetap berkolasi seandainya nanti Prabowo hanya menjadi king meker saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan jika Pilpres hanya diikuti satu pasangan maka akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Seharusnya, masyarakat memiliki calon presiden alternatif. “Buat apa pilpres, kalau hanya calonnya tunggal,” tegasnya.
Maka itu, secara tegas PKS menolak ide untuk pemilihan melawan kotak kosong atau calon tunggal. "Biarlah yang mendukung pak Jokowi itu, hak politik mereka tapi kami juga jangan disuruh-suruh atau diprovokasi untuk hanya mempunyai satu alternatif," kata Wakil Ketua MPR RI.
Dan dia sangat optimis kemungkinan terjadinya calon tunggal itu kecil. Sebab presidential threshold saat ini 20 persen, maka itu menurutnya, masih terbuka lebar untuk munculnya poros baru.
"Itu artinya sejak awal memang dibuka kemungkinan untuk lebih dua pasang. Kalau misalnya syaratnya 50 persen misalnya, nah berarti hanya ada satu pasangan. Kalau hanya ada 1 pasangan, buat apa ada pilpres?" jelasnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
