CARAPANDANG.COM – Perayaan Hari Pers Nasional 2018 di Padang 9 Februari lalu menjadi kontroversi tersendiri. Hal itu tak terlepas dari pidato Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono pada pembukaan Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat, (9/2) . Ketika itu, Margiono mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk kembali memilih Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Alasannya, pemimpin yang baik adalah yang disukai rakyat, dan itu ada pada Jokowi.
Pidato Margiono tersebut juga bertebaran pujian kepada Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Margiono juga beberapa kali melontarkan humor bak komika yang sedang melakukan stand up comedy.
Sayangnya Margiono yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum PWI pada 12 Februari 2018 “melukai” independensi wartawan. Seperti diketahui amanah pasal 1 Kode Etik Jurnalistik: wartawan bersikap obyektif, independen, dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi. Ditambah lagi sepekan sebelum HPN 2018 dihelat di Padang, Sumatera Barat, Dewan Kehormatan PWI mengeluarkan maklumat agar di tahun politik wartawan harus obyektif, bersikap independen dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Lontaran ucapan dalam pidato Margiono tersebut boleh dibilang offside. Maka tak ayal ada yang mengaitkan pidato itu dengan Margiono yang akan maju menjadi calon bupati Tulungagung.
Apa yang diucapkan Ketua Umum PWI Margiono itu seakan mengukuhkan kekhawatiran bahwa pers akan menjadi kendaraan bagi para politikus dan partai politik. Padahal pers mengabdi pada kepentingan publik.
Seperti diungkap dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme (2003). “Jurnalistme tak lain adalah sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok berita. Inilah alasan mengapa kita peduli terhadap karakter berita dan jurnalisme yang kita dapatkan: mereka memengaruhi kualitas hidup kita, pikiran kita, dan budaya kita.”
Lalu apa jadinya jika “hidangan informasi” yang tersedia jauh dari kata independen dan mengkubu pada sisi penguasa?
Pidato Margiono tersebut juga bertebaran pujian kepada Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Margiono juga beberapa kali melontarkan humor bak komika yang sedang melakukan stand up comedy.
Sayangnya Margiono yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum PWI pada 12 Februari 2018 “melukai” independensi wartawan. Seperti diketahui amanah pasal 1 Kode Etik Jurnalistik: wartawan bersikap obyektif, independen, dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi. Ditambah lagi sepekan sebelum HPN 2018 dihelat di Padang, Sumatera Barat, Dewan Kehormatan PWI mengeluarkan maklumat agar di tahun politik wartawan harus obyektif, bersikap independen dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Lontaran ucapan dalam pidato Margiono tersebut boleh dibilang offside. Maka tak ayal ada yang mengaitkan pidato itu dengan Margiono yang akan maju menjadi calon bupati Tulungagung.
Apa yang diucapkan Ketua Umum PWI Margiono itu seakan mengukuhkan kekhawatiran bahwa pers akan menjadi kendaraan bagi para politikus dan partai politik. Padahal pers mengabdi pada kepentingan publik.
Seperti diungkap dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme (2003). “Jurnalistme tak lain adalah sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok berita. Inilah alasan mengapa kita peduli terhadap karakter berita dan jurnalisme yang kita dapatkan: mereka memengaruhi kualitas hidup kita, pikiran kita, dan budaya kita.”
Lalu apa jadinya jika “hidangan informasi” yang tersedia jauh dari kata independen dan mengkubu pada sisi penguasa?
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Shin Tae-yong Tak Segan Bawa Garuda Kalahkan Negaranya")
.jpg "BCL Asia 2024: Pelita Jaya Lolos ke Babak Utama Usai Kalahkan Prawira")
.jpg "Lewat Game Sengit, Dallas Berhasil Menang di Kandang Clippers")