CARAPANDANG.COM – Pilkada serentak di 171 daerah yang akan digelar pada 2018 menjadi panggung gemerlap yang menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya ini akan menjadi medan laga sejumlah jenderal baik yang saat ini masih aktif maupun yang sudah pensiun.
Seperti pengamat militer Salim Said ikut berbicara, bahwa kondisi seperti itu seharusnya tidak boleh dibiarkan. Maka itu, pemerintah harus membuat peraturan yang tegas berupa jeda waktu bagi mereka yang mau ikut terlibat politik seperti Pilkada atau Pilpres.
"Di UU TNI, UU Polri dan UU Pilkada harus secara tegas mengatur masalah ini. Agar para pejabat negara atau jenderal tidak tergoda pada saat-saat terakhirnya di lembaga itu dan melakukan investasi popularitas supaya terpilih atau mendapat dukungan parpol untuk pencalonan mereka," jelasnya kepada wartawan usai diksusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/1).
Salim mengatakan waktu yang ideal bagi para perwira yang mau ikut terlibat politik seperti Pilkada atau Pilpres masa jedanya dua tahun terhitung sejak pensiun. Sehingga mereka tidak memanfaatkan jabatannya untuk membangun modal politik.
Namun saat ini, Salim menegaskan UU Pilkada masih belum jelas, sehingga petinggi militer atau kepolisian bisa seenaknya untuk pensiun dini demi mengejar ambisi menjadi kepala daerah. "Sekarang kan berantakan. Mereka mau mengundurkan diri setelah terdaftar sebagai kepala daerah. Jika begitu kondisinya akan kacau,” sindir Salim.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa usulan jeda selama dua tahun sejak pensiun bagi para perwira militer yang akan terjun ke dunia politik sudah pernah diusulkannya dengan DPR saat membahas UU TNI pada tahun 2002 lalu. "Sayangnya usulan ini tidak ditindaklanjuti oleh parlemen pada saat itu," imbuhnya.
Perlu diketahui, Pilkada serentak tahun depan akan menjadi medan laga sejumlah jenderal yang saat ini masih aktif. Ada nama Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang telah resmi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada Sumatra Utara.
Selain itu, para bintang di Polri juga banyak yang ‘turun gunung’ mencoba peruntungan, di antaranya ada Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Komandan Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, Kapolda Sumatra Utara, disebut juga akan maju dalam pemilihan gubernur di tanah kelahirannya, Papua. Selain yang masih aktif, terdapat juga bintang purnawirawan, yakni Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat yang telah resmi diusung Gerindra dan PKS sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.
Seperti pengamat militer Salim Said ikut berbicara, bahwa kondisi seperti itu seharusnya tidak boleh dibiarkan. Maka itu, pemerintah harus membuat peraturan yang tegas berupa jeda waktu bagi mereka yang mau ikut terlibat politik seperti Pilkada atau Pilpres.
"Di UU TNI, UU Polri dan UU Pilkada harus secara tegas mengatur masalah ini. Agar para pejabat negara atau jenderal tidak tergoda pada saat-saat terakhirnya di lembaga itu dan melakukan investasi popularitas supaya terpilih atau mendapat dukungan parpol untuk pencalonan mereka," jelasnya kepada wartawan usai diksusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/1).
Salim mengatakan waktu yang ideal bagi para perwira yang mau ikut terlibat politik seperti Pilkada atau Pilpres masa jedanya dua tahun terhitung sejak pensiun. Sehingga mereka tidak memanfaatkan jabatannya untuk membangun modal politik.
Namun saat ini, Salim menegaskan UU Pilkada masih belum jelas, sehingga petinggi militer atau kepolisian bisa seenaknya untuk pensiun dini demi mengejar ambisi menjadi kepala daerah. "Sekarang kan berantakan. Mereka mau mengundurkan diri setelah terdaftar sebagai kepala daerah. Jika begitu kondisinya akan kacau,” sindir Salim.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa usulan jeda selama dua tahun sejak pensiun bagi para perwira militer yang akan terjun ke dunia politik sudah pernah diusulkannya dengan DPR saat membahas UU TNI pada tahun 2002 lalu. "Sayangnya usulan ini tidak ditindaklanjuti oleh parlemen pada saat itu," imbuhnya.
Perlu diketahui, Pilkada serentak tahun depan akan menjadi medan laga sejumlah jenderal yang saat ini masih aktif. Ada nama Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang telah resmi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada Sumatra Utara.
Selain itu, para bintang di Polri juga banyak yang ‘turun gunung’ mencoba peruntungan, di antaranya ada Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Komandan Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, Kapolda Sumatra Utara, disebut juga akan maju dalam pemilihan gubernur di tanah kelahirannya, Papua. Selain yang masih aktif, terdapat juga bintang purnawirawan, yakni Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat yang telah resmi diusung Gerindra dan PKS sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.
