CARAPANDANG - Calon Presiden (Capres) koalisi perubahan, Anies Baswedan mengingatkan bahwa negara diatur oleh seluruh warga negara dan bukan milik satu golongan atau satu keluarga saja.
Hal ini dirinya sampaikan pada orasi dalam kampanye akbar di Lapangan Jambidan, Bantul, Yogyakarta. “Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang, ini bukan negeri milik satu keluarga,” kata Anies di Lapangan Jambidan, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).
Anies merasakan bahwa saat ini negara tengah berada di persimpangan jalan. Karena negara seolah menjadi negara kekuasaan.
Oleh karena itu, Anies kembali menekankan bahwa negara adalah milik seluruh rakyat yang ada didalamnya. “Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan jangan sampai jadi negara kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa negara harus berdiri berdasarkan asas hukum.
Negara hukum merupakan negara yang penguasa diatur oleh hukum, sedangkan negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum yang berada di negara tersebut.
"Kita tidak ingin menjadi negara kekuasaan dimana hukum di tekak tekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan pemegang kekuasaan, betul? Dan kemudian praktik-praktik pelanggaran dibiarkan," ucap Anies.
Hal ini dirinya sampaikan pada orasi dalam kampanye akbar di Lapangan Jambidan, Bantul, Yogyakarta. “Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang, ini bukan negeri milik satu keluarga,” kata Anies di Lapangan Jambidan, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).
Anies merasakan bahwa saat ini negara tengah berada di persimpangan jalan. Karena negara seolah menjadi negara kekuasaan.
Oleh karena itu, Anies kembali menekankan bahwa negara adalah milik seluruh rakyat yang ada didalamnya. “Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan jangan sampai jadi negara kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa negara harus berdiri berdasarkan asas hukum.
Negara hukum merupakan negara yang penguasa diatur oleh hukum, sedangkan negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum yang berada di negara tersebut.
"Kita tidak ingin menjadi negara kekuasaan dimana hukum di tekak tekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan pemegang kekuasaan, betul? Dan kemudian praktik-praktik pelanggaran dibiarkan," ucap Anies.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "Pekan 37 Liga Inggris, MU Jamu Arsenal")
