CARAPANDANG - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendorong potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui percepatan digitalisasi UMKM.
“Secara teknologi kami terus melakukan pelatihan-pelatihan bagi grass root ekonomi mikro, bekerja sama bukan hanya dengan operator teknologi melainkan juga dengan platform digital langsung dengan memberikan bimbingan teknis,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya dalam acara pengembangan ekonomi syariah yang berlangsung secara virtual, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ke platform digital atau marketplace hingga 2024.
Eddy menambahkan pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai dalam waktu satu setengah tahun lagi mengingat hingga kini capaian digitalisasi UMKM cukup tinggi berkat banyaknya dorongan yang diberikan oleh sejumlah kementerian atau lembaga melalui program sejenis.
“Ini kerja bersama sebetulnya. Insya Allah, kalau hanya untuk mencapai target 30 juta tidak terlalu berat, tapi bagaimana nanti selanjutnya dan bagaimana memaksimalkan UMKM yang sudah terdigitalisasi, itu nanti yang akan kami terus kembangkan,” kata Eddy.
Ia juga mengatakan bahwa dorongan untuk memaksimalkan ekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya masih tergolong baru, ditandai dengan lembaga non-struktural khusus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk pada 2020.
Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun Eddy berpendapat bahwa tantangan terbesar untuk beralih ke ekonomi syariah adalah bagaimana membiasakan masyarakat di beberapa daerah untuk menggunakan produk syariah.
“Untuk daerah-daerah yang memang sebagian besar muslimnya maksimum dan kebiasaannya sudah ada, seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Itu saya pikir kita tinggal mendongkrak atau memicu mereka untuk memang bisa beralih ke syariah,” katanya.
Industri halal diproyeksi akan meningkat sebesar 6,2 persen pada tahun 2024. Mengingat Indonesia berpopulasi muslim terbesar di dunia, menurut Eddy, pengembangan industri produk halal menjadi salah satu prioritas yang didorong oleh Kemenkop UKM bersama KNEKS.
Selain itu, pihaknya mendorong pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.
Program Deputi Mikro Kemenkop UKM juga mendorong ekonomi syariah melalui pembiayaan KUR Syariah yang diharapkan penyerapannya dapat berjalan secara maksimal.
“Kalau tidak salah tahun ini sudah mencapai Rp7 triliun dana KUR dicairkan dari target Rp20 triliun. Tahun lalu itu tercairkan Rp7 triliun dari target Rp10 triliun. Jadi tahun ini sudah mencapai angka YoY yang tahun lalu. Dan sebagai gambaran, total KUR Rp285 triliun yang disalurkan oleh semua bank Himbara dan beberapa bank swasta serta penyalur lainnya, tahun ini naik ke Rp373 triliun,” kata Eddy.
Ia berharap potensi UMKM dengan ekonomi syariah dapat masuk ke rantai pasok global yang didorong bagian dari program pemerintah serta turut membantu koperasi dengan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Semua lini sebenarnya sudah siap, tinggal bagaimana kita bersinergi sehingga program-program yang sudah ada di kementerian dan bantuan Pemda bisa maksimal. Kami harapkan juga terjadi keseimbangan dan percepatan daripada ekonomi syariah,” katanya.
“Secara teknologi kami terus melakukan pelatihan-pelatihan bagi grass root ekonomi mikro, bekerja sama bukan hanya dengan operator teknologi melainkan juga dengan platform digital langsung dengan memberikan bimbingan teknis,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya dalam acara pengembangan ekonomi syariah yang berlangsung secara virtual, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ke platform digital atau marketplace hingga 2024.
Eddy menambahkan pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai dalam waktu satu setengah tahun lagi mengingat hingga kini capaian digitalisasi UMKM cukup tinggi berkat banyaknya dorongan yang diberikan oleh sejumlah kementerian atau lembaga melalui program sejenis.
“Ini kerja bersama sebetulnya. Insya Allah, kalau hanya untuk mencapai target 30 juta tidak terlalu berat, tapi bagaimana nanti selanjutnya dan bagaimana memaksimalkan UMKM yang sudah terdigitalisasi, itu nanti yang akan kami terus kembangkan,” kata Eddy.
Ia juga mengatakan bahwa dorongan untuk memaksimalkan ekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya masih tergolong baru, ditandai dengan lembaga non-struktural khusus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk pada 2020.
Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun Eddy berpendapat bahwa tantangan terbesar untuk beralih ke ekonomi syariah adalah bagaimana membiasakan masyarakat di beberapa daerah untuk menggunakan produk syariah.
“Untuk daerah-daerah yang memang sebagian besar muslimnya maksimum dan kebiasaannya sudah ada, seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Itu saya pikir kita tinggal mendongkrak atau memicu mereka untuk memang bisa beralih ke syariah,” katanya.
Industri halal diproyeksi akan meningkat sebesar 6,2 persen pada tahun 2024. Mengingat Indonesia berpopulasi muslim terbesar di dunia, menurut Eddy, pengembangan industri produk halal menjadi salah satu prioritas yang didorong oleh Kemenkop UKM bersama KNEKS.
Selain itu, pihaknya mendorong pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.
Program Deputi Mikro Kemenkop UKM juga mendorong ekonomi syariah melalui pembiayaan KUR Syariah yang diharapkan penyerapannya dapat berjalan secara maksimal.
“Kalau tidak salah tahun ini sudah mencapai Rp7 triliun dana KUR dicairkan dari target Rp20 triliun. Tahun lalu itu tercairkan Rp7 triliun dari target Rp10 triliun. Jadi tahun ini sudah mencapai angka YoY yang tahun lalu. Dan sebagai gambaran, total KUR Rp285 triliun yang disalurkan oleh semua bank Himbara dan beberapa bank swasta serta penyalur lainnya, tahun ini naik ke Rp373 triliun,” kata Eddy.
Ia berharap potensi UMKM dengan ekonomi syariah dapat masuk ke rantai pasok global yang didorong bagian dari program pemerintah serta turut membantu koperasi dengan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Semua lini sebenarnya sudah siap, tinggal bagaimana kita bersinergi sehingga program-program yang sudah ada di kementerian dan bantuan Pemda bisa maksimal. Kami harapkan juga terjadi keseimbangan dan percepatan daripada ekonomi syariah,” katanya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
